Rabu, Oktober 21, 2026
Google search engine

HUT Karawang ke-393, Pemkab Gelar Job Fair Desil 1 – 3

KARAWANG – Bagi sebagian orang, mencari pekerjaan bukan sekadar mengirim lamaran dan menunggu panggilan. Ada ongkos yang harus dikeluarkan, dokumen yang harus disiapkan, hingga pemeriksaan kesehatan yang terkadang menjadi beban tambahan bagi pencari kerja.

Persoalan itulah yang coba dipangkas Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Job Fair khusus masyarakat desil 1–3 yang digelar pada 2 September 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT Kabupaten Karawang ke-393, Selasa 2 September 2026, di Aula Husni Hamid Karawang.

Berita Lainnya  Rocky Gerung : ‎“Semua Pemain Bola Bagus dari Afrika karena MBG”

Job fair tersebut secara khusus menyasar masyarakat dari kelompok desil 1–3, sehingga akses terhadap kesempatan kerja tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.

Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E. mengatakan, pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan mendapatkan kemudahan sejak awal proses.

“Hari ini kita menggelar job fair khusus untuk masyarakat desil 1 sampai 3. Kita ingin memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, sekaligus membantu mereka agar tidak terbebani biaya dalam proses mencari kerja,” kata Bupati Aep.

Berita Lainnya  Karawang Terima Bantuan 220 Becak Listrik Gratis dari Presiden Prabowo

Menurutnya, berbagai layanan pendukung pencari kerja dalam kegiatan tersebut diberikan secara gratis, mulai dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), kartu kuning atau AK1, hingga pemeriksaan kesehatan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Karawang untuk mendekatkan layanan ketenagakerjaan kepada masyarakat sekaligus membuka akses yang lebih mudah menuju dunia kerja.

“SKCK gratis, kartu kuning gratis, cek kesehatan juga gratis. Ini bentuk keberpihakan pemerintah agar masyarakat, khususnya yang masuk desil 1 sampai 3, bisa mendapatkan kesempatan kerja tanpa terkendala biaya administrasi,” ujar Bupati Aep.

Berita Lainnya  3 Perusahaan di Lahan Eks PT. Beesco Indonesia Terbukti Belum Lengkapi Perizinan

Bupati menegaskan, persoalan pengangguran tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu program. Pemerintah perlu mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha, membuka akses informasi, sekaligus memastikan masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Rocky Gerung : ‎“Semua Pemain Bola Bagus dari Afrika karena MBG”

JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak semestinya dibatalkan pemerintah. Ia menilai pemenuhan gizi anak...

KPK Bantah Video Penangkapan Nusron Wahid, Upaya Jemput Paksa Masih Dipertimbangkan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah unggahan video yang memperlihatkan penangkapan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid oleh penyidik. Dalam sebuah video yang diunggah akun infociseeng.id...

Polisi Imbau Masyarakat Tidak Berspekulasi, GCI Desak Hasil Uji Forensik Kebakaran Kantor ATR/BPN Karawang Dibuka ke Publik

KARAWANG - Polresta Karawang menyatakan penyebab kebakaran Kantor ATR/BPN Karawang pada 14 Oktober 2026 masih dalam penyelidikan. Polisi melalui Kasi Humas IPDA Muh Asim...

Ricuh Demo di Bandung, Massa Berpakaian Serba Hitam Serang Armada Polisi, 11 Personel Terluka

BANDUNG - Sebanyak 11 personel kepolisian menderita luka berat hingga luka ringan akibat serangan sekelompok massa berpakaian serba hitam pada penutupan aksi unjuk rasa...

Geger Penemuan Benda Logam Misterius di Perkebunan Kelapa Sawit, Diduga Serpihan Roket Pembawa Satelit Milik China

KOTIM - Sebuah benda logam misterius berukuran cukup besar ditemukan di tengah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) pekan...

Hukum

KPK Bantah Video Penangkapan Nusron Wahid, Upaya Jemput Paksa Masih Dipertimbangkan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah unggahan video yang memperlihatkan penangkapan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid oleh penyidik. Dalam sebuah video yang diunggah akun infociseeng.id...

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan