Minggu, Juli 26, 2026
spot_img

Desak ‘THM Sarang Maksiat’ Ditutup Total, Santri Pondok Pesantren Bakal Kepung Kantor Bupati Karawang

KARAWANG – Jamiyyah Nahdatul Ulama (JNU) mendesak agar Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh segera menutup total Tempat Hiburan Malam (THM) yang diduga menjadi sarang kegiatan maksiat, khususnya Theatre Night Mart di Jalan Tuparev yang belakang viral video diduga muda-mudi LGBT yang tengah asik berjoget.

Ketua JNU, KH. Ahmad Ruhyat Hasbi (Kiyai Uyan) mendesak agar Bupati Karawang dan aparat terkait (kepolisian, red) segera menutup Theatre Night Mart yang disinyalir menjadi tempat maksikat para generasi penerus bangsa.

Berita Lainnya  Pick Up Rombongan Antar Pengantin di Indramayu Ditabrak Truk Tronton, 13 Penumpang Meninggal Dunia

“Sudah viral video di media sosial bahwa tempat tersebut menjadi sarangnya tempat LGBT, Kaum Nabi Luth. Sebelum murka Allah turun, pak bupati harus turun tangan menutup tempat tersebut,” tutur Kiyai Uyan, Senin (8/6/2026).

Pimpinan Pondok Pesantren Attarbiyyah, Ciwulan – Telagasari ini juga mengaku akan menggelar rapat konsolidasi bersama para tokoh ulama, tokoh agama hingga santri pada Selasa (9/6/2026), untuk mebahas rencana aksi besar-besaran ke kantor Bupati Karawang.

“Kami santri di Karawang akan melakukan demo besar-besaran, sampai dengan tempat tersebut benar-benar ditutup,” tegas mantan Ketua PCNU Karawang tersebut.

Berita Lainnya  Minta Masyarakat Bersabar, Pemkab Bekasi Percepat Penanganan 4 Titik Longsor Jalan CBL

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Karawang, DA Prasetya Wirabrata, membenarkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi tempat hiburan malam yang terekam dalam video amatir tersebut.

“Kami sudah mendapatkan informasi terkait video itu dan langsung melayangkan surat pemanggilan kepada pihak pengelola tempat hiburan yang bersangkutan,” ujar Prasetya saat dikonfirmasi, Minggu (7/6/2026) malam.

Prasetya menjelaskan bahwa langkah awal yang diambil oleh Satpol PP adalah meminta klarifikasi resmi dari manajemen atau perngelola tempat hiburan tersebut.

Berita Lainnya  Babak Baru Penataan Cikampek, 154 Bangli dan PKL Dibongkar

Hal ini dilakukan untuk menguji kebenaran narasi yang beredar di media sosial dan memastikan fakta riil di lapangan.

“Secepatnya pengelola akan kami mintai klarifikasi. Setelah itu kami akan menjalankan prosedur sesuai dengan SOP yang berlaku,” tegasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kebakaran Hebat Hanguskan 70 Rumah Adat di Sukabumi

SUKABUMI - Kebakaran meratakan permukiman di Kampung Adat Kasepuhan Ciptamulya, Desa Sirnaresmi, Kabupaten Sukabumi. Total 70 rumah di lokasi ludes terbakar. Laporan kebakaran itu terjadi...

Febri Diansyah Jadi Pengacara Febrie Adriansyah

JAKARTA - Eks Juru Bicara KPK, Febri Diansyah bertindak sebagai Kuasa Hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah pada kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian...

Blunder Pernyataan Sudaryono: “Makan Bergizi Adalah Tender Politiknya Presiden Prabowo”

JAKARTA - Baru saja dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN),  Sudaryono sudah mengeluarkan pernyataan yang dinilai 'blunder', karena menyebut program Makan Bergizi Gratis...

Yusril Minta Dedi Mulyadi Hentikan Sayembara Buru Begal: “Beresiko Warga Main Hakim Sendiri”

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengaku tidak setuju dengan keputusan Gubernur...

Resmi Ditahan, Febrie: “Saya Merasa ini Kriminalisasi”

JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah resmi ditahan usai menjalani pemeriksaan maraton oleh Tim 9 Kejaksaan Agung,...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan