BEKASI – Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang merata di seluruh desa di Kabupaten Bekasi. Ia tidak ingin ada lagi desa yang tidak mendapatkan program pembangunan, baik pada tahun 2026 maupun perencanaan tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan Plt Bupati saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Cikarang Utara Tahun 2026, yang digelar di Kantor Kecamatan, Cikarang Utara, Rabu (4/2/2026).
“Saya sengaja mengabsen kepala desa karena saya tidak mau nantinya ada desa yang tidak dibangun,” ujar dr Asep dalam sambutannya di hadapan peserta Musrenbang.
Asep menyebut, berdasarkan laporan, terdapat satu desa di Kecamatan Cikarang Utara yang pada tahun 2026 belum mendapatkan alokasi pembangunan. Ia pun meminta agar hal tersebut segera dikoreksi melalui pergeseran program.
“Bappeda nanti harus ada pergeseran. Saya di 2027 ingin ada pembangunan yang berkeadilan. Utara, tengah, selatan itu sama rata,” tegasnya.
Ia menilai, dengan total anggaran pembangunan desa di Kabupaten Bekasi yang mencapai hampir Rp1 triliun, seharusnya memungkinkan setiap desa minimal mendapatkan alokasi pembangunan.
“Minimal, masa satu desa satu miliar tidak bisa?” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mengevaluasi ulang pelaksanaan pembangunan tahun 2026 agar lebih merata. Ia bahkan membuka kemungkinan pelaksanaan pembangunan digeser waktu dan anggarannya agar hasilnya lebih tepat sasaran.
“Saya ingin di bulan Agustus 2026 pembangunannya. Karena sekarang saya akan lihat dulu desa-desa mana yang tidak ada pembangunannya,” ucapnya.
Ia menekankan, Musrenbang tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial tanpa hasil nyata. Karena itu, ia meminta Bappeda, BPKD, serta DPRD terlibat aktif dalam memastikan pemerataan program.
“Jangan sampai Musrenbang tidak ada hasilnya. Ini jerih payah kepala desa, jerih payah masyarakat yang Musrenbang di tiap desa dan tiap kecamatan,” ungkapnya.
Plt Bupati juga menegaskan, pemerintah daerah berupaya respons cepat pada perencanaan apabila terjadi kondisi darurat seperti banjir. Menurutnya, jika suatu wilayah membutuhkan penanganan segera, maka harus bisa dieksekusi pada tahun berjalan meskipun tidak tercantum dalam usulan awal Musrenbang.
“Kalau itu situasinya banjir, memang harus ada. Jangan nunggu 2027. Kalau bisa langsung dieksekusi di 2026,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak ada praktik permainan dalam pembangunan, serta menekankan bahwa semua program harus bertanggung jawab dan berorientasi untuk kepentingan masyarakat.
“Harus kita pertanggungjawabkan, dan jangan takut. Karena buat rakyat, bukan buat diri sendiri,” Pungkasnya.
Sementara itu, Camat Cikarang Utara Enop Can melaporkan bahwa Kecamatan Cikarang Utara pada tahun 2026 mendapatkan alokasi untuk kegiatan fisik maupun nonfisik yang tersebar di sejumlah desa.
Ia juga menyampaikan, Musrenbang Kecamatan Cikarang Utara untuk tahun 2027 mencatat sebanyak 234 usulan dari 11 desa, dengan 104 usulan masuk kategori prioritas.
Selain usulan dari desa, pihak kecamatan juga mengajukan beberapa isu strategis, terutama terkait penanganan banjir yang kerap terjadi akibat luapan air dan curah hujan tinggi.
“Kecamatan Cikarang Utara memiliki tiga kali, yakni Kali Ulu, Kali Cikarang, dan Kali Cilemahabang. Beberapa minggu lalu terjadi genangan di sejumlah wilayah,” jelasnya.
Enop Can menuturkan, salah satu usulan utama adalah normalisasi atau penanganan Kali Ulu, yang diusulkan dimulai dari wilayah Pasir Gombong hingga Desa Karang Raharja.
Selain itu, pihak kecamatan juga mengusulkan pelebaran gorong-gorong yang dinilai menjadi penyebab banjir di beberapa perumahan, termasuk kawasan Cikarang Hijau.
Tak hanya infrastruktur banjir, kecamatan juga mengusulkan pembangunan unit sekolah baru (USB), pembangunan sarana gedung, hingga rencana flyover Lemahabang sebagai upaya mengurai kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.***
Sumber : Diskominfo Kab. Bekasi