SUBANG – Polemik antara Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) dengan Sekda Subang, Asep Nuroni masih jadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat Kota Nanas.
Sebagian publik menilai jika ‘kemarahan’ KDM kepada Sekda Subang tersebut merupakan hal wajar, karena Sekda Subang dianggap lalai dalam menjalankan intruksi KDM untuk memantau aktivitas truk-truk tambang ilegal.
Tetapi sebagian publik lain juga menilai jika kemarahan KDM tersebut seharusnya tidak berimbas kepada masyarakat yang tidak tahu menahu duduk persoalannya.
Karena bagaimana tidak, kemarahan KDM tersebut berimbas kepada pembatalan rencana anggaran Rp 6 miliar pembangunan jembatan Cigebang-Subang yang sebelumnya sudah di ‘mapping’ Pemprov Jabar.
Meskipun Sekda Subang, Asep Nuroni sudah memastikan bahwa rencana pembangunan jembatan Cigebang tetap akan berjalan meski tanpa bantuan anggaran dari Pemprov Jabar, tetapi tetapi sebagian kalangan masyarakat arus bawah Subang tetap menilai, jika sikap ‘ngeyel’ Sekda Subang terhadap intruksi KDM tersebut merupakan tindakan yang salah.
Koordinator Arus Bawah Subang, Andi L Hakim atau yang akrab disapa Andi Gondrong menilai, jika keputusan KDM untuk turun langsung ke lapangan dalam memantau aktivitas truk-truk tambang ilegal merupakan signal kuat adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan daerah Subang.
“Kalau sampai Gubernur harus turun sendiri, itu artinya ada yang tidak berjalan di level daerah. Ini bukan persoalan kecil, tapi soal kewibawaan pemerintahan dan kepatuhan terhadap instruksi pimpinan,” kata Andi Gondrong, dilansir dari TintaHijau.com.
Ia menilai, pembatalan pembangunan jembatan penghubung di wilayah Sagalaherang–Serangpanjang menjadi bukti nyata kekecewaan Pemprov Jawa Barat terhadap Pemkab Subang.
“Anggaran dicoret, jembatan dibatalkan. Itu pesan politik dan administratif yang sangat jelas. Ada kelalaian serius dalam pengawasan tambang dan lalu lintas angkutan berat,” katanya.
Lebih jauh, Andi menyebut posisi Sekda sebagai pejabat tertinggi ASN di daerah seharusnya menjadi garda terdepan dalam menindaklanjuti perintah gubernur dan mengoordinasikan seluruh perangkat daerah
“Kalau tidak mampu menjalankan fungsi itu, ya harus berani bertanggung jawab. Mundur itu pilihan terhormat, demi menjaga kepercayaan publik dan kepentingan masyarakat Subang,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekda Subang belum memberikan tanggapan langsung terkait desakan mundur tersebut.
Sebelumnya, Sekda hanya menyampaikan bahwa pembangunan jembatan tetap merupakan tanggung jawab pemerintah dan peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan kepekaan terhadap persoalan lingkungan dan tambang ilegal.***
