JAKARTA – Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira mengatakan partainya menghormati proses hukum terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Andreas menyampaikan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri selalu berulang kali mengingatkan para kader untuk tidak korupsi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Secara prinsip, PDI Perjuangan menghormati semua proses hukum, termasuk kasus yang terjadi pada kader PDI Perjuangan, seperti yang terjadi pada Bupati Bekasi atau Bupati Ponorogo,” ujar Andreas saat dimintai konfirmasi, Jumat (19/12/2025).
“Partai pun oleh Ketua Umum, maupun pimpinan lainnya sudah berkali-kali mengingatkan kader-kadernya untuk tidak melakukan tindakan koruptif dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kendatipun demikian, ada saja yang terjadi, dan kali ini terjadi pada Bupati Bekasi,” sambungnya.
Menurut Andreas, PDI-P tidak pernah mengajarkan kadernya untuk korupsi.
Dengan begitu, kata dia, apa yang Bupati Bekasi lakukan sehingga membuatnya terkena OTT KPK merupakan tanggung jawab pribadi.
“Yang pasti, partai tidak pernah mengajarkan kadernya untuk korupsi, sehingga ketika terjadi kasus seperti ini, tentu adalah tanggung jawab pribadi. Kalau diminta untuk pendampingan dalam proses peradilan, tentu partai melalui badan partai yang membidangi hukum,” tegas Andreas.
Meski begitu, Andreas menyebut PDI-P tidak akan menyerah untuk mendidik kader supaya mereka tidak melakukan tindakan koruptif.
Selain itu, PDI-P berharap KPK berlaku adil sebagai lembaga penegak hukum.
“Tidak tebang pilih dan tidak menjadi alat politik, karena masyarakat pun tahu dan melihat banyak indikasi kasus-kasus yang lebih besar yang seharusnya ditindak lanjuti, namun didiamkan, bahkan lenyap begitu saja,” imbuhnya.***