Jumat, Juli 25, 2025
spot_img

Soal Jalan Rusak, Bupati Aep : Mudah-mudahan PPK 1 Jabar Denger, Supaya Netizen Gak Nanya Terus

KARAWANG – Persoalan jalan rusak di Kabupaten Karawang – Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik, khususnya disorot para netizen di media sosial yang mempertanyakan komitmen Pemkab Karawang dalam hal pembangunan infrastruktur jalan.

Pasalnya, mulai banyak korban (pengendara) berjatuhan di sejumlah ruas jalan berlubang yang ada di Kabupaten Karawang.

Menjawab persoalan ini, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh berharap, pernyataanya di media massa kali ini sampai ke PPK 1 Jawa Barat (Pejabat Pembuat Komitmen) yang memiliki kewenangan untuk memperbaiki jalan provinsi yang rusak parah tersebut.

Terlebih ia mengaku tak bosan-bosan untuk menjelaskan ke masyarakat lewat media massa, bahwa sejumlah ruas jalan rusak tersebut bukan merupakan kewenangan Pemkab Karawang.

“Saya sih mudah-mudahan PPK 1 ngedenger saya ngomong gini. Ngomong terus kan, dari pada saya ditanya terus netizen,” tutur Bupati Aep, saat ditanya sejumlah awak media.

Untuk persoalan infrastruktur jalan hingga Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menjadi kewenangan pemda, Bupati Aep menegaskan jika selama ini tidak ada persoalan untuk segera diperbaiki.

Sehingga Bupati Aep berharap, masyarakat khususnya para netizen bisa membedakan antara jalan yang menjadi kewenangan pemda dengan jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar.

“Kalau ada di wilayah kita (kewenangan pemda), ngomoingin jalan, penerangan (PJU), insha Allah. Tapi kadang-kadang ada jalan yang bukan haknya saya (pemda), dan saya tidak bisa mengintervensi,” terangnya.

Salah satu contoh adalah jalan rusak di Kecamatan Jatisari. Yaitu dimana perbaikannya merupakan kewenangan Pemprov Jabar. Namun demikiaj, Bupati Aep mengaku sudah mengkoordinasikannya dengan PPK 1 Jabar.

“Jalan Jatisari, saya sudah ngomong ke PPK 1 Jawa Barat. Mereka bilang sedang mengupayakan akan melakukan perbaikan di Juni 2025,” terangnya.

Bupati Aep juga berharap, agar perbaikan Jalan Raya Jatisari dilakukan dengan cor beton secara keseluruhan. Mengingat kendaraan yang melintas di jalan tersebut merupakan kendaraan bertonase berat. Sehingga perbaikan jalannya harus dilakukan dengan baik (dengan cor beton).

“Mobil ke arah Pantura besar-besar. Kalau tidak dikerjakan dengan baik maka akan rusak lagi. Sehingga saya berharap itu dikerjakan semua dengan cara dibeton,”

“Karena itu kan jalan pusat, jalan antar kota antar provinsi yang mobilnya gede-gede,” tutup Bupati Aep.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Setelah Dipolisikan, Manager HRD PT. FCC Indonesia Minta Maaf

KARAWANG - Atas pernyataanya yang dinilai merendahkan martabat orang Karawang, Manager HRD/GA PT. FCC Indonesia bernama Oktav Ardiansyah dipolisikan LBH Bumi Proklamasi, Kamis (24/7/2025). Pernyataan...

Arti Simbol ‘Angka 80’ di Logo Peringatan HUT Kemerdekaan RI

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan tema dan logo peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Istana Negara,...

Reses di Anggadita, Dea Eka Dorong Pengembangan UMKM Lewat Koperasi Desa Merah Putih

KARAWANG - Reses III Tahun Sidang 2025 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dea Eka Rizaldi SH berlangsung di Aula Kantor Desa Anggadita Kecamatan Klari. Di...

Sekda Jabar Tegaskan Tidak Ada Pengusiran Siswa Difabel di Cimahi

BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Pajajaran Bandung tetap berjalan...

115 PKL di Sepanjang Flayover Cileungsi Ditertibkan

BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penataan kawasan Flyover Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan menertibkan bangunan tanpa...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI