BEKASI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi, mendampingi tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, di wilayah Cikarang Pusat, Jumat (8/8/2025).
Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan lahan yang direncanakan sebagai pusat layanan pendidikan terpadu bagi masyarakat kurang mampu.
Lokasi yang ditinjau merupakan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) milik daerah seluas kurang lebih 7,6 hektare, yang akan dikembangkan menjadi sekolah berkonsep boarding school, dengan jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA.
“Alhamdulillah, tim dari Kementerian PUPR telah melihat langsung kondisi lahan yang kita siapkan. Dari hasil peninjauan, lahan ini dinilai sangat layak dan sesuai untuk dibangun Sekolah Rakyat,” katanya.
Dedy menyampaikan, pemerintah daerah saat ini sedang menyempurnakan berbagai persyaratan administratif agar proses pembangunan bisa segera dimulai. Targetnya bulan depan sudah masuk tahap awal pembangunan.
Lebih lanjut, Dedy mengatakan, keberadaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi akan menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk warga yang kurang mampu.
“Kami mendukung penuh program strategis nasional ini, karena ini adalah bagian dari cita-cita besar bangsa dalam mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa, khususnya fakir miskin dan anak terlantar. Ini juga selaras dengan amanat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah akan memastikan pembangunan ini berjalan cepat, tepat, dan berintegritas,” ucapnya.
Selain tim dari Kementerian PUPR, kegiatan tersebut juga dihadiri unsur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Gizi Nasional, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Bappeda, pihak kecamatan, hingga perwakilan pengembang dari kawasan Kota Deltamas.
Dalam kunjungan tersebut, Badan Gizi Nasional juga melakukan survei awal terkait lokasi pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) yang akan menjadi bagian integral dari fasilitas Sekolah Rakyat.
Dedy menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memastikan seluruh proses pembangunan, baik sekolah maupun sarana pendukungnya, akan dikawal secara akuntabel dan transparan, melalui sinergi lintas sektor demi terwujudnya pelayanan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh warga.***
