Minggu, Februari 15, 2026
spot_img

Plt Bupati Bekasi : Jangan Ada Pungli di Relokasi Pasar Tumpah SGC

BEKASI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah belum berencana mengambil retribusi dari lapak pedagang maupun parkir di lokasi baru tempat pedagang Pasar Tumpah SGC berjualan.

Hal ini disampaikan sebagai tanggapan atas harapan para pedagang agar biaya sewa lapak di lokasi baru lebih terjangkau.

Lokasi baru bagi pedagang Pasar Tumpah SGC yang kini berada di halaman depan Pasar Baru Cikarang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah.

Asep menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah memastikan proses relokasi berjalan lancar dan pedagang tertata dengan baik.

Berita Lainnya  Menag Serahkan Bantuan dan Resmikan SPPG di Ponpes Asshiddiqiyyah Karawang

“Hari ini yang penting relokasi dulu. Setelah pindah dan tertata, sambil jalan insya Allah bisa meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” ujar Asep, Jumat (13/2/2026) kemarin.

Lebih lanjut, Asep menekankan bahwa proses relokasi akan diawasi secara ketat untuk mencegah adanya pungutan liar (pungli). Pemerintah daerah akan menggandeng TNI, Polri, serta aparatur kecamatan dan desa setempat demi memastikan kelancaran proses tersebut.

“Pengawasan akan terus kami lakukan. Saya sendiri akan turun langsung bersama TNI, Polri, pihak kecamatan, dan desa untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

Berita Lainnya  Arahan Presiden Prabowo, Pemkab Karawang 'Tancapkan Gas' Luncurkan Gerakan ASRI

Sementara itu, Ali, salah seorang pedagang yang terdampak relokasi, mengaku belum mengetahui besaran biaya sewa lapak di lokasi baru. Ia berharap biaya tersebut tidak memberatkan para pedagang.

“Saat ini kami belum tahu berapa biaya sewa lapak di lokasi baru. Kalau sebelumnya, sehari bisa mencapai Rp30.000 hingga Rp40.000 per lapak. Biaya itu sudah termasuk keamanan, listrik, dan pengelolaan sampah,” ungkap Ali.

Ia juga menyampaikan bahwa relokasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pedagang, terutama dalam menarik minat pelanggan untuk datang ke lokasi baru.

Berita Lainnya  Di Musrenbang, Plt Bupati Bekasi Tegaskan Pembangunan Desa Harus Merata

Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan seperti penggratisan parkir sementara waktu untuk menarik lebih banyak pengunjung.

“Kami berharap parkir pengunjung juga bisa digratiskan sementara waktu agar mereka mau berbelanja di sini,” tambahnya.***

Sumber : BeritaCikarang.com

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Menteri LH dan Wali Kota Bekasi Bersih-bersih Jalan Juanda hingga Pasar Baru

KOTA BEKASI - Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, turun ke lapangan bersama Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dalam aksi bersih-bersih kawasan...

Penampakan 5 Koper Uang Rp 5 Miliar dalam Kasus Importasi Barang Bea Cukai

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan terkait kasus suap importasi barang oleh Bea Cukai. Juru Bicara KPK...

Prabowo : Hukum Tidak Boleh Dipakai Alat ‘Ngerjain’ Lawan Politik

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memperingatkan jajarannya aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya agar tidak menggunakan hukum untuk...

Kasus Penganiayaan Balita, Bupati Aep Minta Pelaku Jangan Dikasih Ampun

KARAWANG - Sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinannya, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh melakukan intervensi langsung terhadap kasus dugaan penganiayaan balita yang masih berusia 2,5...

Ditawari Jadi Wantimpres, Jokowi : “Saya di Solo saja!”

JAKARTA - Isu reshuffle kabinet jilid 5 yang disebut-sebut akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (6/2/2026), kembali memantik spekulasi politik. Di tengah kabar tersebut,...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI