Kamis, Oktober 23, 2025
spot_img

Pendemo Beri Waktu 3 x 24 Jam ke DPRD Karawang, Ancam Demo Lebih Besar

KARAWANG – Meski sempat terjadi aksi lemar-lemparan, tetapi aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Karawang pada Senin (1/9/2025l), berlangsung kondusif.

Terpantau, aksi demonstrasi dari yang dilakukan mahasiswa, pelajar hingga elemen masyarakat lainnya ini dijaga ketat aparat gabungan terdiri dari Polri, TNI hingga Satpol PP.

Sekitar pukul 16.00 WIB, massa mulai memenuhi gerbang DPRD Karawang. Tetapi sekitar pukul 17.30 WIB, massa pendemo mulai membubarkan diri setelah membacakan tuntutan aksi.

Mediasi demo sempat berlangsung alot, saat pendemo meminta melakukan ‘sidang rakyat’ di dalam gedung DPRD Karawang. Namun DPRD hanya mengizinkan sekitar 20 orang perwakilan untuk memasuki halaman gedung DPRD Karawang.

Berita Lainnya  Viral Ketahuan Selingkuh, Om Zein Kembalikan Ajudannya ke Polda Jabar

Namun kesepakatan tersebut ditolak. Akhirnya massa pendemo lebih memilih melakukan sidang rakyat di depan gerbang DPRD Karawang sambil membacakan tuntutan aksi.

Adapun beberapa tuntutan aksi adalah sebagai berikut :

1. Menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.
2. Menolak perampasan aset rakyat termasuk tanah, kekayaan alam, ruang hidup.
3. Menolak kenaikan pajak yang mencekik, serta utang negara yang dibebankan ke rakyat kecil.
4. Mengadili Kepolisian RI atas kebrutalan, pelanggaran HAM, dan tindakan represif yang menjadikan polisi alat kekuasaan, bukan pelindung rakyat.
5. Menuntut pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat, kerja layak, pendidikan gratis, kesehatan universal, dan jaminan sosial yang adil.

Berita Lainnya  Dedi Mulyadi Pastikan 4.500 Lulusan SMK di Subang Disalurkan ke Pabrik BYD
Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin saat menyambut kedatangan pendemo.

Terpantau, ketegangan massa pendemo sempat diredam oleh Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin yang menyambut langsung kedatangan pendemo.

Beberapa Anggota DPRD Karawang lain seperti Asep Syaripudin dari Golkar, Natala Sumedha dan Dr. Anwar Hidayat dari PDI-P, serta Iqbal Jamalulail dari Gerindra juga terlihat menyalami para pendemo.

Namun demikian, pendemo memberikan waktu 3 x 24 jam kepada DPRD Karawang untuk menjawab tuntutan massa aksi. Jika tidak, pendemo mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.***

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

KDM Kaget Sumber Air Aqua dari Sumur Bor, Bukan 100% Air Pegunungan Seperti di Iklan

SUBANG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan sidak ke pabrik air minum Aqua di Subang. Dalam kunjungan tersebut, ia menyoroti aktivitas industri yang dinilai dapat menimbulkan risiko...

Prabowo Naikan Gaji Hakim sampai 280%, Supaya Tidak Bisa ‘Dibeli’

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar hakim menjadi sosok yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Oleh karena itu, ia mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan...

Jawa Barat Jadi Jalur Strategis Distribusi Rokok Ilegal, Cirebon dan Purwakarta Paling Banyak Peredarrannya

JAKARTA - Bea Cukai Jawa Barat mengingatkan ancaman hukuman terkait peredaran rokok ilegal. Bukan cuma produsen dan penjual, pemakai rokok ilegal pun terancam pidana. "Sesuai...

Cek Duit Mengendap Rp 4,17 Triliun, Dedi Mulyadi Sambangi BI dan Kemendagri

JAKARTA  - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi akan menyambangi Bank Indonesia (BI) seusai menyampaikan paparan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari ini. Dedi mengaku...

Judicial Review SK Bupati Soal 620% Kenaikan Pajak ke MA ‘Salah Kamar’

KARAWANG – Pusat Studi Konstitusi dan Kebijakan (PUSTAKA) menilai langkah hukum judicial review atau menggugat Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang Nomor : 973/Kep.502-Huk/2021 tentang...

Peristiwa

Puluhan Siswa Purwakarta Keracunan Usai Santap Nasi Kotak di Acara Parade Drumband

PURWAKARTA - Suasana Puskesmas Maniis, Kabupaten Purwakarta, tampak penuh sesak pada Senin (20/10/2025) sore. ‎ ‎Pantauan Tribunjabar.id di lokasi, puluhan pelajar laki-laki dan perempuan terbaring di...

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI