Selasa, Maret 31, 2026
spot_img

Pemprov Nunggak BPJS Rp 330 Miliar, DPRD Jabar Belum Bahas Angggaran Pelunasan

BANDUNG – Tunggakan iuran BPJS Kesehatan Pemprov Jawa Barat yang mencapai Rp 330 miliar mendapat sorotan dari DPRD Provinsi Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar Muhamad Romli menegaskan pentingnya pelunasan utang tersebut sebagai wujud konkret kepedulian pemerintah terhadap hak dasar masyarakat.

“Utang BPJS ini harus dibayarkan dalam rangka bukti nyata pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Bagaimanapun itu pelayanan dasar,” kata Romli saat dikonfirmasi, Kamis (26/6/2025).

Sejauh ini, Pemprov Jabar dan DPRD disebut telah memiliki komitmen untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.

Namun pembahasan terkait alokasi dana pelunasan masih belum dilakukan, mengingat perubahan APBD 2025 sendiri belum masuk ke tahap pembahasan di dewan.

“Kemudian, anggaran perubahan itu kan belum dibahas. Jadi belum ada pembahasan, tapi ada komitmen bersama terinformasikan iya, ada, baik DPRD maupun pemda, untuk melunasi kaitan tunggakan BPJS tersebut,” ungkapnya.

“Nanti formulasinya seperti apa, itu yang belum dibahas karena perubahannya belum,” imbuhnya.

Terkait kemungkinan apakah utang tersebut akan dilunasi seluruhnya atau dicicil, Romli menegaskan bahwa alokasi anggaran harus tetap disiapkan.

“Harus dialokasikan, kita sepakat kalau itu. Supaya masyarakat terlayani,” tegasnya.

Namun, soal jumlah dan skema pelunasan, Romli mengatakan hal itu masih bergantung pada kondisi keuangan daerah saat perubahan anggaran dibahas.

Termasuk kemungkinan memanfaatkan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) atau hasil efisiensi belanja lainnya.

“Nanti kita lihat, syukur-syukur ada uangnya semua. Kalau tidak, nanti seperti apa, kita lihat. Kita berikhtiar lah. Nanti ada namanya silpa kemarin yang belum digunakan. Atau misal dari efisiensi positif, belum kita hitung,” kata Romli.

Politisi PPP ini menegaskan bahwa baik legislatif maupun eksekutif memiliki komitmen yang sama: menyelesaikan persoalan ini secara bertanggung jawab.

“Intinya ada komitmen bersama. Dan solusinya harus teranggarkan. Salah satu pintu masuknya perubahan anggaran,” pungkasnya.

Sumber : Detikcom

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Geger Temuan Jasad Tanpa Tangan dan Kaki di Dalam Freezer

BEKASI - Warga Kabupaten Bekasi digegerkan dengan penemuan jasad seorang penjaga ruko yang juga diketahui bekerja sebagai karyawan freelance ayam geprek, di dalam freezer...

2 Wanita Diduga Jadi Korban Pelecehan, Pelaku Nyebur ke Got

KOTA BEKASI - Dua wanita menjadi korban dugaan pelecehan seksual oleh seorang pria di kawasan Harapan Indah, Kota Bekasi. Usai kejadian, korban sempat mengejar...

Dedi Mulyadi Bantu Keluarga Korban ‘Kecelakaan Maut’ Truk Box Tabrak Warung di Subang

SUBANG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung membantu keluarga korban kecelakaan lalu lintas tragis yang terjadi di wilayah Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang. Bantuan...

Hari Jadi ke-78 Tahun, Pemkab Subang Siapkan Pesta Rakyat

SUBANG – Pemerintah Kabupaten Subang resmi meluncurkan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-78 Kabupaten Subang tahun 2026. Perayaan tahun ini mengusung semangat kebersamaan...

Dugaan Pencemaran Kali Cigempol, LMP Desak KDM Tindak Tegas PT. Pindo Deli 4

KARAWANG - Desakan untuk menindak tegas dugaan pencemaran Kali Cigempol (anak Sungai Citarum) di Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang oleh PT. Pindo Deli...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan