Kamis, Oktober 23, 2025
spot_img

Pemprov Nunggak BPJS Rp 330 Miliar, DPRD Jabar Belum Bahas Angggaran Pelunasan

BANDUNG – Tunggakan iuran BPJS Kesehatan Pemprov Jawa Barat yang mencapai Rp 330 miliar mendapat sorotan dari DPRD Provinsi Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar Muhamad Romli menegaskan pentingnya pelunasan utang tersebut sebagai wujud konkret kepedulian pemerintah terhadap hak dasar masyarakat.

“Utang BPJS ini harus dibayarkan dalam rangka bukti nyata pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Bagaimanapun itu pelayanan dasar,” kata Romli saat dikonfirmasi, Kamis (26/6/2025).

Sejauh ini, Pemprov Jabar dan DPRD disebut telah memiliki komitmen untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.

Berita Lainnya  DPRD Jabar Dukung Langkah KDM Tata Ulang Lingkungan Hidup

Namun pembahasan terkait alokasi dana pelunasan masih belum dilakukan, mengingat perubahan APBD 2025 sendiri belum masuk ke tahap pembahasan di dewan.

“Kemudian, anggaran perubahan itu kan belum dibahas. Jadi belum ada pembahasan, tapi ada komitmen bersama terinformasikan iya, ada, baik DPRD maupun pemda, untuk melunasi kaitan tunggakan BPJS tersebut,” ungkapnya.

“Nanti formulasinya seperti apa, itu yang belum dibahas karena perubahannya belum,” imbuhnya.

Terkait kemungkinan apakah utang tersebut akan dilunasi seluruhnya atau dicicil, Romli menegaskan bahwa alokasi anggaran harus tetap disiapkan.

Berita Lainnya  Natala Sumedha : Tidak Boleh Ada Kenaikan Pajak Lahan Pertanian di Karawang

“Harus dialokasikan, kita sepakat kalau itu. Supaya masyarakat terlayani,” tegasnya.

Namun, soal jumlah dan skema pelunasan, Romli mengatakan hal itu masih bergantung pada kondisi keuangan daerah saat perubahan anggaran dibahas.

Termasuk kemungkinan memanfaatkan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) atau hasil efisiensi belanja lainnya.

“Nanti kita lihat, syukur-syukur ada uangnya semua. Kalau tidak, nanti seperti apa, kita lihat. Kita berikhtiar lah. Nanti ada namanya silpa kemarin yang belum digunakan. Atau misal dari efisiensi positif, belum kita hitung,” kata Romli.

Berita Lainnya  Wakil Rakyat Bekasi 'Doyan Kunker', Agendakan 271 Kali di Tahun 2026

Politisi PPP ini menegaskan bahwa baik legislatif maupun eksekutif memiliki komitmen yang sama: menyelesaikan persoalan ini secara bertanggung jawab.

“Intinya ada komitmen bersama. Dan solusinya harus teranggarkan. Salah satu pintu masuknya perubahan anggaran,” pungkasnya.

Sumber : Detikcom

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

KDM Kaget Sumber Air Aqua dari Sumur Bor, Bukan 100% Air Pegunungan Seperti di Iklan

SUBANG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan sidak ke pabrik air minum Aqua di Subang. Dalam kunjungan tersebut, ia menyoroti aktivitas industri yang dinilai dapat menimbulkan risiko...

Prabowo Naikan Gaji Hakim sampai 280%, Supaya Tidak Bisa ‘Dibeli’

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar hakim menjadi sosok yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Oleh karena itu, ia mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan...

Jawa Barat Jadi Jalur Strategis Distribusi Rokok Ilegal, Cirebon dan Purwakarta Paling Banyak Peredarrannya

JAKARTA - Bea Cukai Jawa Barat mengingatkan ancaman hukuman terkait peredaran rokok ilegal. Bukan cuma produsen dan penjual, pemakai rokok ilegal pun terancam pidana. "Sesuai...

Cek Duit Mengendap Rp 4,17 Triliun, Dedi Mulyadi Sambangi BI dan Kemendagri

JAKARTA  - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi akan menyambangi Bank Indonesia (BI) seusai menyampaikan paparan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari ini. Dedi mengaku...

Judicial Review SK Bupati Soal 620% Kenaikan Pajak ke MA ‘Salah Kamar’

KARAWANG – Pusat Studi Konstitusi dan Kebijakan (PUSTAKA) menilai langkah hukum judicial review atau menggugat Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang Nomor : 973/Kep.502-Huk/2021 tentang...

Peristiwa

Puluhan Siswa Purwakarta Keracunan Usai Santap Nasi Kotak di Acara Parade Drumband

PURWAKARTA - Suasana Puskesmas Maniis, Kabupaten Purwakarta, tampak penuh sesak pada Senin (20/10/2025) sore. ‎ ‎Pantauan Tribunjabar.id di lokasi, puluhan pelajar laki-laki dan perempuan terbaring di...

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI