Jumat, Juli 25, 2025
spot_img

Pemprov Jabar Tanggung Biaya Pendidikan Anak Korban Longor Tambang Gunung Kuda

CIREBON – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung semua biaya pendidikan anak-anak dari orang tua korban longsor tambang Gunung Kuda – Cirebon.

Hal ini disampaikan Gubernur Jabar, Kang Dedi Mulyadi (KDM) saat mengunjungi lokasi Gunung Kuda pada Sabtu (31/5/2025).

“Anak-anaknya saya tanggung biaya pendidikannya sampai SMA, bila perlu sampai perguruan tinggi,” tutur KDM kepada wartawan.

Bukan hanya itu, Pemprov Jabar juga akan menanggung biaya kehidupan keluarga korban, sampai dengan kondisi perekonomian keluarganya kembali normal.

“Kehidupan keluarga yang ditinggalkan kita akan jamin, sampai mereka hidup kembali normal sampai punya suami lagi atau anak-anaknya memiliki kemampuan untuk membiayai keluarganya,” kata KDM.

Berita Lainnya  Belasan Bayi di Jabar Dijual ke Singapur, KPAI Minta Kasusnya Ditangai Mabes Polri Kerjasama dengan Interpol

Namun demikian, KDM juga menegaskan jika peristiwa ini bukan hanya merupakan problem sosial. Melainkan juga kerusakan lingkungan, yaitu dimana pengelola tambang harus bertanggungjawab, karena telah menghilangkan banyak nyawa.

“Kalau recovery sosial saya pikir tidak ada problem, tapi kan nyawa tidak bisa diganti recovery sosial,”

“Tetapi yang paling penting adalah pengelola tambang harus bertanggungjawab atas semua peristiwa ini, baik kerusakan lingkungan maupun hilangnya nyawa orang,” tegas KDM.

Dalam insiden ini, KDM juga mengaku sudah mengingatkan pengelola tambang sejak 3 tahun lalu, sejak ia .asih menjabat Anggota DPR RI. Pasalnya, pertambangan di Gunung Kuda memiliki resiko tinggi, karena cara kerjanya tidak memenuhi standar pengelolaan tambang.

Berita Lainnya  Kritik JPPI ke KDM : Buat Kebijakan Jangan Seperti Buat Konten

Terlebih thun 2025 ini, Pemprov Jabar mengevaluasi dan melakukan moratorium terhadap seluruh perizinan pengelolaan tambang di Jawa Barat.

Sehingga tambang-tambang yang memiliki potensi kerusakan lingkungan dan tidak memiliki standarisasi kerja yang baik sudah banyak dihentikan dan ditutup.

Untuk pengelolaan tambang di Gunung Kuda, perizinannya yang terbit pada tahun 2010 dan akan habis Oktober 2025. Dan KDM memastikan izin tambang di Gunung Kuda tidak akan diperpanjang.

“Tadi malam kita sudah mengelurakan sanksi administrasi penghentian izin, pencabutan izin. Ini kan dikelola oleh koperasi pondok pesantren Al-Ajhariyah. Disampingnya juga ada dua lagi tambang yang dikelola yayasan. Jadi izin ketiganya sudah kami tutup tadi malam,” tegas KDM.

Berita Lainnya  Heboh Isu Perselingkuhan Dirus PDAM dengan Anggota Dewan

Sementara diketahui, pencarian korban longsor tambang pasir Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, dihentikan sementara.

Adapun jumlah korban yang ditemukan hingga 1 Juni 2025 sebanyak 19 orang. “Hari ini ditemukan dua korbam, pada pukul 10.41 dan pukul 13.00,” kata Komandan Resor Militer 063 SGJ Kolonel Inf. Hista Soleh Harahap.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Prabowo Kecam ‘Serakahnomics’, Serukan Perlindungan Produksi Strategis

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dalam sambutannya pada Peringatan Hari Lahir ke-27 Partai...

Jenal Mutaqin Temui Pengamen Viral yang Ngamuk di Angkot

BOGOR - Secara khusus, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyambangi Mapolsek Bogor Tengah, Rabu (23/7/2025). Kedatangannya untuk menemui Dani (29), seorang pengamen yang...

Bandung Arts Festival #11

BANDUNG- Setelah sukses digelar selama satu dekade, Bandung Arts Festival (BAF) kembali hadir dengan semangat baru melalui Bandung Arts Festival ke-11, yang akan berlangsung...

DPRD Bekasi Usulkan Penambahan Gerbang Tol Cibitung-Cilincing

BEKASI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mengajukan usulan penambahan gerbang tol baru pada Ruas Cibitung-Cilincing sebagai upaya mengurai kepadatan lalu lintas...

Soroti Polemik di PT. FCC Indonesia, KBC : Ini Bukti Lemahnya Pengawasan Disnaker

KARAWANG - Karawang Budgeting Control (KBC) menyoroti kasus rekrutmen tenaga kerja di PT. FCC Indonesia yang menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) di luar Kabupaten...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI