Selasa, April 7, 2026
spot_img

Pemprov Jabar Naikan Anggaran Belanja Publik di APBD Perubahan

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menaikkan alokasi anggaran belanja publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga dua kali lipat di APBD 2025 Perubahan.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan kebijakan ini diambil untuk menambah belanja pemerintah yang tepat sasaran sebagai motor laju pertumbuhan ekonomi (LPE).

“Anggaran infrastruktur pada perubahan anggaran menjadi Rp4,9 triliun dari APBD 2025 Murni yang angkanya hanya Rp2,1 triliun,” katanya dalam PressTalk, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/9/2025).

Kemudian, sektor kesehatan naik Rp81,3 miliar menjadi Rp2,5 triliun. Ketahanan pangan menjadi Rp767 miliar atau naik Rp64,2 miliar. Terkahir pendidikan tetap mengalami peningkatan Rp120 miliar menjadi Rp11,3 triliun.

Berita Lainnya  Hari Jadi ke-78 Tahun, Pemkab Subang Siapkan Pesta Rakyat

“Ini kan kebutuhan dasar masyarakat semuanya kami atensi. Dari angka angka ini terlihat bahwa kami serius dan berkomitmen untuk membangun Jabar Istimewa,” tegasnya.

Di sisi lain guna menopang belanja. Pemdaprov Jabar menargetkan pendapatan APBD Perubahan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp9,7 triliun.

“Target PAD kita Rp31 triliun di antaranya PKB Rp6,2 triliun. Kemudian BBNKB Rp3,5 ,” katanya.

Berita Lainnya  Bupati Aep : Kita Bukan Superman, Kita Adalah Superteam

Herman mengungkapkan, target pendapatan yang diusung ini memang terbilang tinggi, hanya saja hal ini dilakukan untuk melecut semangat agar pendapatan bisa mencapai target. “Terus terang ini sangat progresif, tapi kan pelayanan publik harus terus berjalan,” ucapnya.

Herman mengakui dalam merealisasikan target tersebut juga tidak mudah mengingat saat ini ekosistem kendaraan listrik di Jabar mulai meningkat. Di mana hal ini memengaruhi sektor pendapatan, karena adanya subsidi atas penggunaan kendaraan listrik.

Berita Lainnya  Prabowo Lanjutkan Program MBG : Dari Pada Uang Dikorupsi!

Maka dari itu, upaya mitigasi lain akan dilakukan Pemdaprov Jabar, guna memastikan pendapatan untuk APBD tidak menurun, karena dikhawatirkan bakal berdampak pada akselerasi pembangunan

“Soalnya kan penggunaan kendaraan listrik meningkat. Kita kan tidak dapat apa-apa. Untuk itu harus kami mitigasi. Kami ikhtiarkan maksimal, mudah-mudahan tercapai,” tuturnya. (Jabarprov.go.id)

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

72 Siswa di Jaktim Keracunan, BGN Ambil Sampel Menu MBG

JAKARTA - Puluhan siswa di Pondok Kelapa, Jakarta Timur (Jaktim), keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil sampel makanan...

Pimpinan DPRD Karawang ‘Rapat Bahas Isu’, Askun : Wakil Rakyat Kurang Kerjaan!

KARAWANG - Ditengah polemik desakan untuk mengusut dugaan ijon pokir, tiba-tiba para pimpinan DPRD Karawang dan pimpinan fraksi dikabarkan menggelar rapat dadakan. Berdasarkan Surat Nomor...

Dalam Pengaruh Alkohol, Pelaku Minta ‘Jatprem’ untuk Beli Miras, Polisi Amankan Tersangka Lain

PURWAKARTA - Pelarian pelaku penganiayaan yang menewaskan Dadang (58), tuan rumah hajatan di Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, akhirnya terhenti. Tim gabungan Satreskrim Polres...

Preman Kampung Otak Pelaku Pengeroyokan Maut Ditangkap

PURWAKARTA - Tim Resmob Satreskrim Polres Purwakarta berhasil menangkap terduga pelaku penganiayaan terhadap pemangku hajat yang berujung maut di Kampung Cikumpay PTPN, Desa Kertamukti,...

DAU hingga Dana Desa Bisa Biayai Kopdes Merah Putih

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan aturan baru terkait pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Aturan ini membuka penggunaan dana transfer ke daerah...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan