Kamis, September 25, 2025
spot_img

Pemprov Jabar Naikan Anggaran Belanja Publik di APBD Perubahan

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menaikkan alokasi anggaran belanja publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga dua kali lipat di APBD 2025 Perubahan.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan kebijakan ini diambil untuk menambah belanja pemerintah yang tepat sasaran sebagai motor laju pertumbuhan ekonomi (LPE).

“Anggaran infrastruktur pada perubahan anggaran menjadi Rp4,9 triliun dari APBD 2025 Murni yang angkanya hanya Rp2,1 triliun,” katanya dalam PressTalk, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/9/2025).

Kemudian, sektor kesehatan naik Rp81,3 miliar menjadi Rp2,5 triliun. Ketahanan pangan menjadi Rp767 miliar atau naik Rp64,2 miliar. Terkahir pendidikan tetap mengalami peningkatan Rp120 miliar menjadi Rp11,3 triliun.

Berita Lainnya  Purbaya Yudhi Gantikan Menteri Keuangan Sri Mulyani

“Ini kan kebutuhan dasar masyarakat semuanya kami atensi. Dari angka angka ini terlihat bahwa kami serius dan berkomitmen untuk membangun Jabar Istimewa,” tegasnya.

Di sisi lain guna menopang belanja. Pemdaprov Jabar menargetkan pendapatan APBD Perubahan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp9,7 triliun.

“Target PAD kita Rp31 triliun di antaranya PKB Rp6,2 triliun. Kemudian BBNKB Rp3,5 ,” katanya.

Berita Lainnya  Pj Sekda Bekasi Langsung 'Ngegas', Ancam Potong Tunjangan ASN yang Sering Terlambat Ngantor

Herman mengungkapkan, target pendapatan yang diusung ini memang terbilang tinggi, hanya saja hal ini dilakukan untuk melecut semangat agar pendapatan bisa mencapai target. “Terus terang ini sangat progresif, tapi kan pelayanan publik harus terus berjalan,” ucapnya.

Herman mengakui dalam merealisasikan target tersebut juga tidak mudah mengingat saat ini ekosistem kendaraan listrik di Jabar mulai meningkat. Di mana hal ini memengaruhi sektor pendapatan, karena adanya subsidi atas penggunaan kendaraan listrik.

Berita Lainnya  Didesak Bentuk Tim Investigasi Independen Kasus Ojol Affan, Prabowo : "Saya Kira itu Masuk Akal"

Maka dari itu, upaya mitigasi lain akan dilakukan Pemdaprov Jabar, guna memastikan pendapatan untuk APBD tidak menurun, karena dikhawatirkan bakal berdampak pada akselerasi pembangunan

“Soalnya kan penggunaan kendaraan listrik meningkat. Kita kan tidak dapat apa-apa. Untuk itu harus kami mitigasi. Kami ikhtiarkan maksimal, mudah-mudahan tercapai,” tuturnya. (Jabarprov.go.id)

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

2 Desa di Bogor Jadi Jaminan Pinjaman Kasus BLBI, Dedi Mulyadi Siapkan Gugatan

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kasus dua desa di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor yang dijadikan jaminan pinjaman. Ia berencana mengunjungi Desa Sukaharja...

MBG Tidak akan Dihentikan, Meski Banyak Kasus Keracunan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan program makan bergizi gratis (MBG) tidak akan dihentikan. Cak Imin menyebutkan, pemerintah...

Donald Trump Kecam Negara Barat yang Akui Palestina

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam langkah negara-negara besar Barat untuk mengakui negara Palestina. Hal ini disampaikan Trump dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan...

Ratusan Petani Karawang Belajar Teknologi Pertanian Hortikultura

KARAWANG - Sebanyak 300 orang petani di Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar) belajar teknologi pertanian hortikultura dalam acara Gelar Teknologi di Learning Farm yang...

Gaduh Isu Ada THM di Tuparev, DPRD Karawang Bakal Panggil Pengelola

KARAWANG – Polemik pembangunan tempat hiburan malam (THM) di kawasan Tuparev, Karawang, Jawa Barat, mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Karawang. Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin,...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img
spot_img
spot_img

Pemerintahan

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI