BANDUNG – Pemda Kota Bandung mulai mendata pelaku usaha yang beraktivitas di dalam dan sekitar area Kebun Binatang Bandung sebagai langkah awal penataan pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah yang telah bersertifikat resmi.
Langkah ini dilakukan setelah lahan Kebun Binatang Bandung dipastikan memiliki status hukum yang sah atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, hasil kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.
“Alhamdulillah, tanah tersebut kini telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Bandung. Ini hasil kerja sama erat dengan Kejati,” ungkap Kepala Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung, Awal Haryanto, (30/6/2025).
Pendataan dilakukan terhadap pelaku usaha yang berada di area dalam maupun luar Kebun Binatang, termasuk area parkir.
Pemkot Bandung menjadwalkan sosialisasi lanjutan pada (7/7/2025) yang akan diinformasikan melalui surat undangan kepada seluruh pelaku usaha yang telah didata.
Setiap pelaku usaha wajib mengisi formulir yang dilengkapi dengan foto KTP dan data usaha.
Tim pendata dibagi menjadi dua kelompok, yakni yang bertugas di area luar dan area kios dalam, dengan titik masuk melalui gerbang Ganesha.
Tim terdiri dari Satpol PP, aparat kewilayahan, BKAD, dan Bagian Hukum Kota Bandung.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan aset yang akuntabel, Pemkot Bandung bersinergi dengan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (Kopsurgah KPK RI) serta Kejati Jawa Barat.
Langkah ini menunjukkan bahwa proses penataan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dan berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Pendampingan dari kejaksaan dilakukan sebagai upaya preventif untuk menghindari konflik hukum serta menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan lahan ke depan.
Dalam arahannya, Awal menegaskan bahwa pendataan ini bukan bentuk penggusuran, melainkan penataan agar pemanfaatan aset Pemkot sesuai hukum dan asas keadilan.
“Sejak 1970 sudah ada peringatan terhadap pemanfaatan lahan ini, tapi belum tertata. Sekarang, kita tindak lanjuti agar tidak ada lagi kerugian negara,” ujarnya.
Bagian Hukum Kota Bandung menambahkan bahwa lahan Kebun Binatang telah melalui proses panjang di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengadilan, sehingga kini sah sebagai aset Pemkot Bandung.
Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi di atasnya wajib terdata, tertib, dan legal.
“Pelaku usaha yang sekarang menempati akan diutamakan dalam proses pemanfaatan resmi ke depan, asalkan mau tertib dan berkontribusi,” jelasnya.
Pendataan difokuskan pada kios permanen, tidak termasuk pedagang kaki lima (PKL) di trotoar atau pedagang asongan seperti penjual topi dan mainan.
“Semua kita data. Fokus kita kepada yang sudah lama berjualan secara menetap,” ujar Awal.
“Pendataan harus dilakukan teliti, jangan sampai ada kios atau pelaku usaha yang terlewat,” tegasnya.
Setelah proses pendataan dan sosialisasi selesai, Pemkot Bandung melalui mekanisme resmi akan menetapkan sistem pemanfaatan lahan, termasuk kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga.
Dalam kerja sama tersebut, pelaku usaha yang telah terdata akan diprioritaskan untuk tetap beroperasi secara legal dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.
“Kita ingin semua tertata, tidak ada penggusuran. Tapi siapa pun yang memanfaatkan tanah milik pemerintah harus jelas, tertib, dan memberikan kontribusi kepada daerah,” pungkasnya. (Diskominfo Kota Bandung/Fau)
