Jumat, Agustus 1, 2025
spot_img

Komdigi Gandeng PPATK Blokir Rekening Transaksi Judol

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemutusan akses terhadap situs judi online saja tidak cukup untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku judi online.

“Konten bisa dibuat ulang dengan mudah, tapi rekening sulit dibuka kembali setelah diblokir,” tegasnya usai pertemuan dengan Dewan Ekonomi Nasional dan PPATK, di Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025).

Berita Lainnya  Pekerja Pariwisata dan Sopir Bus Demo Dedi Mulyadi

Ia mencatat sejak 20 Oktober 2024 hingga 28 Juli 2025, Kementerian Komdigi telah melakukan takedown terhadap hampir 2,5 juta konten negatif, dengan sekitar 1,7 juta di antaranya terkait judi online.

“Data konten-konten negatif ini kami dapatkan dari aduan masyarakat dan sistem crawling kami,” ujarnya.

Namun demikian, peredaran situs judi online masih marak dan terus dipromosikan di berbagai platform media social.

Meutya mengatakan pelaku judi online semakin kreatif dalam mencari celah yang tidak terlacak oleh sistem crawling konten untuk melakukan promosi judi online.

Oleh karena itu, Meutya menyambut baik langkah PPATK yang melakukan pelacakan rekening terindikasi terkait judi online, sekaligus mendorong sektor perbankan untuk lebih ketat dalam proses verifikasi nasabah.

Berita Lainnya  Ada 13 Sekolah Rakyat di Jabar, Simak Titik Lokasinya Dimana Saja

“Perbankan juga harus diminta untuk lebih ketat sehingga pelaku tidak bisa membuat rekening lagi,” tuturnya.

Meutya mengatakan melalui kolaborasi lintas sektor antara Kemkomdigi dan PPATK, upaya untuk memutus mata rantai judi online diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

“Ini bagus kalau disatukan, jadi ada crawling kontennya dan ada juga crawling rekeningnya,” tandasnya.***

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Pemkab Bekasi Perkuat Sinergi Pariwisata dengan Perhotelan

BEKASI -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menegaskan komitmennya dalam membangun sektor pariwisata berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan pelaku industri perhotelan dan pengembang kawasan. Hal...

Semua TPSA di Jabar Ditarget Miliki Fasilitas RDF

SUKABUMI - Sekda Jabar Herman Suryatman mendorong 18 kabupaten/ kota mengubah tempat pengolahan sampah akhir (TPSA) dari open dumping menjadi refused derived fuel (RDF). Herman menargetkan...

Ribuan Perusahaan Dikumpulkan, Bupati Berharap Tak Ada Lagi Paradigma Negatif Soal Tenaga Kerja Lokal

KARAWANG - Ribuan HRD/GA atau perwakilan dari perusahaan/industri dikumpulkan Pemkab Karawang di Aula Husni Hamid Komplek Pemda Karawang, Kamis (31/5/2025). Kehadiran mereka dalam rangka rapat...

Gus Iqbal Minta Pemerintah Perhatikan Sekolah Swasta dan Pondok Pesantren

KARAWANG - Anggota DPRD Karawang, Iqbal Jamalulail S.IP., M.Kesos, meminta pemerintah untuk memperhatikan sekolah swasta. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan pemerataan akses pendidikan...

Rp 15 Miliar Digelontorkan untuk Bangun Underpass Gorowong

KARAWANG - Menggunakan APBD Karawang, Pemkab Karawang menggelontorkan Rp 15 miliar untuk pembangunan underpass di bawah perlintasan rel kereta api Gorowong di wilayah Warungbambu. Lintasan...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI