KDM Mau Rubah Skema Dana Hibah Jadi Beasiswa Santri, Persoalannya Apakah DPRD Setuju?
Pasca mencuat polemik dana hibah untuk lembaga keagamaan yang diduga banyak ditemukan penyimpangan, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) memiliki ide dan gagasan untuk merubah skema dana hibah menjadi beasiswa santri.
Hal ini diungkapkan KDM saat melakukan rapat dengan Kesra dalam pembahasan polemik dana hibah, Jumat (2/5/2025).
Jika Pemrov Jabar ingin berpihak kepada pendidikan dan pesantren, kata KDM, maka harus ada perubahan skema dana hibah. Salah satunya adalah beasiswa santri.
Jika semua lembaga keagamaan harus mendapatkan dana hibah, maka Pemprov Jabar tidak akan bisa memenuhinya. Mengingat jumlah pondok pesantren di Jabar saja ada sekitar 13 ribu.
Tetapi jika skemanya dirubah menjadi beasiswa santri, yaitu dimana setiap pesantren mendapatkan beasiswa untuk 30 santri, maka bantuannya akan lebih merata.
“Kalau bantuan (dana hibah) kepada lembaga pendidikan keagamaan, Pemrov Jabar tidak mungkin memberikan bantuan ke semua lembaga yang ada,”
“Tapi jika 13 ribu pesantren, setiap pesantren 30 santri (dapat beasiswa), itu akan merata,” kata KDM.
Namun demikian, KDM seperti masih terlihat ragu dengan ide perubahan dana hibah lembaga keagamaan menjadi beasiswa santri ini. Mengingat apakah akan disetujui DPRD Jabar atau tidak.
“Tapi persoalannya apakah DPRD setuju dengan ini, kan belum tentu,” timpal KDM.
Menurut KDM, ia pernah membahas dan menawarkan ide ini (beasiswa santri) dengan beberapa Komisi di DPRD Jabar saat diskusi informal.
Karena jika mau berbicara transparansi anggaran dana hibah kelembagaan keagamaan yang selama ini berjalan, masih ada aspek politis di dalam penyalurannya.
“Ada aspek kelembagaan dan aspek politis, jujur-jujurannya ada aspek timbal balik,” katanya.
“Dan selama saya memimpin tidak pernah menggunakan metodelogi itu (meminta Kesra memberikan bantun dana hibah ke yayasan tertentu),” tandas KDM.***
