Sabtu, September 12, 2026
spot_img

Habin Rizieq Shihab Kembali Kritik Dedi Mulyadi

BANDUNG – Habib Rizieq Shihab mengkritik keputusan perubahan nama RSUD Al Ihsan setelah memuji kinerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Kritikan Habib Rizieq Shihab karena Dedi Mulyadi mengubah nama RSUD Al Ihsan di Kabupaten Bandung menjadi RSUD Welas Asih.

Sorotan Habib Rizieq Shihab terhadap keputusan Dedi Mulyadi ketika mengisi kajian di wilayah Megamendung, Bogor.

“Saudara, kita lihat Gubernur Jawa Barat, ada Rumah Sakit Umum Daerah di Jawa Barat namanya RSUD Al Ihsan,” ucap Habib Rizieq Shihab dikutip dari tayangan channel YouTube HENDRI OFFICIAL, Senin (7/7/2025).

Berdasarkan video viral di media sosial, Habib Rizieq bercerita asal-usul RSUD Al Ihsan ketika awal dibangun.

HRS sapaan akrabnya menuturkan, pembangunan RSUD Al Ihsan tak lekang dari kerja sama Pemda setempat dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Ia melanjutkan, dana pembangunan rumah sakit tersebut berasal dari uang umat dan hasil infak hingga berbagai amalan lainnya.

“Uangnya dari infak, sedekah, zakat dibangunlah Rumah Sakit Umum Daerah. Jadi, nggak sepenuhnya duit itu dari APBD, nggak sepenuhnya dari anggaran negara,” jelasnya.

Berita Lainnya  Gagal Menyalip, Mobil Damkar Terguling saat Perjalanan Memadamkan Kebakaran, 7 Personel Luka-luka

Penamaan Al Ihsan, kata dia, atas hasil kompromi atau diskusi antara pihak BAZNAS dan Pemda setempat.

Mantan Imam Besar FPI itu berpendapat nama Al Ihsan sangat cocok dipakai untuk RSUD yang berlokasi di Kabupaten Bandung tersebut.

“Saya mau tanya bagus enggak itu namanya? Bagus, tapi ada yang gerah. Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan Welas Asih,” terangnya.

HRS menyebutkan, sebenarnya tidak ada larangan pergantian nama dari Al Ihsan berubah menjadi Welas Asih.

“Tapi ada urusan apa Al Ihsan diganti dengan Welas Asih? Kalau gubernur mau bikin rumah sakit baru, kasih nama Welas Asih, silakan,” terangnya.

“Kenapa yang sudah ada uang dari bantuan umat kok diganti dari Al Ihsan ke Welas Asih?,” sambungnya sambil bertanya.

Menurut Habib Rizieq, keputusan KDM bisa terjadi pemborosan dan bertentangan kebijakan efisiensi dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Perubahan itu juga wajib merubah data seluruh administrasi, sehingga biaya yang dikeluarkan sangat banyak.

Berita Lainnya  Kapolresta Karawang Ajak Pelajar Jadi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas

Selain itu, Habib Rizieq juga menyinggung kata “Al Ihsan” identik nama dari basis bahasa Arab.

Padahal, ada beberapa kata dari bahasa Arab telah menjadi bahasa yang masuk KBBI bahasa Indonesia.

Habib Rizieq menjelaskan, bahasa Indonesia sangat fleksibel dan jumlahnya semakin banyak kata dari hasil rangkuman berbagai bahasa.

“Jadi ada bahasa-bahasa daerah, apakah itu bahasa Sunda, Jawa, itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Bahkan, ada juga bahasa Arab masuk jadi bahasa daerah lalu jadi bahasa Indonesia,” bebernya.

Akibat perubahan nama Al Ihsan, ia kembali menyinggung ucapan salam “Assalamualaikum” berubah “sampurasun”.

Pergantian ucapan tersebut tuai polemik ketika Dedi Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

“Bukan sampurasun itu jelek, sampurasun itu bagus, tapi enggak boleh menggantikan Assalamualaikum. Silakan setelah salam pakai sampurasun tidak apa-apa,” tegasnya.

Walau begitu, Dedi Mulyadi memberikan alasan terkait mengganti Al Ihsan jadi Welas Asih agar lebih dekat dengan karakter warga Jawa Barat.

Berita Lainnya  Tunjukan Bukti Surat Penghentian Praktik Joki, Kuasa Hukum Tersangka VY Bantah 'Mensrea'

Habib Rizieq menegaskan, perubahan nama rumah sakit itu rentan terjadinya rasis dalam urusan keyakinan agama.

“Ini kita jauhkan, sikap rasis semacam ini haram, karena beberapa waktu lalu sang gubernur terang-terangan bicara Islam,” tukasnya.

Terlepas dari kritikan tersebut, Habib Rizieq sebelumnya menyiratkan pujian terhadap kinerja Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat.

Isyarat tersebut mengingat HRS membantah isu pemerintah menghapus eksistensi Pondok Pesantren Markaz Syariat di Megamendung, Bogor.

Isu itu santer di tengah masyarakat karena Pondok Pesantren Markaz Syariat digosipkan telah digusur oleh Dedi Mulyadi.

“Itu kabar bohong. Pesantrennya ada, santrinya ada, gurunya ada, perpustakaan ada, masjidnya ada, pengajian juga ada. Jadi, kalau ada yang bilang pemerintah mengganggu itu hoaks. Pemerintah nggak ganggu pesantren,” tukas Habib Rizieq.

Sumber : TvOneNews

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

IWOI Karawang Gelar Doa Bersama dan Renungan untuk Keselamatan Jurnalis dan Awak Kapal yang Hilang Kontak

KARAWANG - Puluhan wartawan yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD Karawang, Jawa Barat, menggelar doa bersama dan renungan untuk keselamatan 5...

Tunjukan Bukti Surat Penghentian Praktik Joki, Kuasa Hukum Tersangka VY Bantah ‘Mensrea’

KARAWANG - Tim Penasihat Hukum tersangka VY, mantan Direktur Utama PT BAS, mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Karawang yang kembali menetapkan dua tersangka baru dalam...

Kejagung Pamerkan Tumpukan Duit Rp 1 Triliun Lebih Korupsi Pemanfaatan Kawasan Hutan Lampung

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memamerkan tumpukan uang senilai lebih dari Rp 1 triliun dan USD 166 ribu yang disita dari hasil dugaan korupsi...

Kejari Karawang Kembali Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Penyaluran KPR

KARAWANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang kembali menetapkan dua tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank...

Jelang Kontra Persija, Polda Jabar Imbau Seluruh Pendukung Persib Tak Datang ke Jakarta

BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat mengimbau seluruh pendukung Persib Bandung untuk tidak datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dalam laga...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan