KARAWANG – Terkait dugaan jual beli proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang – Jawa Barat, pernyataan Kabid SDA Aris Purwanto di Media Online NasionalPublik.com beberapa hari lalu telah membuat gaduh publik.
Polemik ini bermula saat Aris Purwanto menyebut ada ‘faktor eks’ yang mempengaruhi dugaan jual beli proyek di dinasnya. Sebagai pejabat struktural dan PPK, bahkan Aris mengaku tidak berdaya menghadapi faktor eks yang ia istilahkan dengan ‘lingkaran’.
Atas pernyataannya tersebut, akhirnya publik seperti kembali diingatkan tentang dugaan jual beli proyek di Dinas PUPR yang konon sudah menjadi ‘rahasia umum’, karena dipengaruhi ‘lingkaran setan’.
Yaitu dimana setiap kualitas pekerjaan pembangunan di Dinas PUPR tidak akan maksimal, karena setiap pemborong harus menyetor sejumlah fee kepada ‘lingkaran setan’, sebagai syarat untuk mendapatkan jatah proyek pekerjaan. Alhasil, kualitas pekerjaan menjadi buruk, karena adanya faktor pengurangan anggaran yang dicaplok ‘lingkaran setan’ tersebut.
Meskipun beberapa hari kemudian, Aris Purwanto mengklarifikasi pernyataanya soal istilah ‘lingkaran’ yang ia klaim sebagai pengertian konsep atau sistem pentahelix.
Yaitu dimana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi, serta berkomitmen untuk mengembangkan pembangunan di Kabupaten Karawang.
Aris Purwanto Dinilai Hanya Mencari Alasan Pembenaran
Menyikapi polemik ini, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, SH. MH menilai, jika penjelasan Aris Purwanto soal istilah ‘lingkaran’ yang diartikan sebagai konsep pentahelix hanyalah alasan untuk mencari pembenaran. Karena pernyataanya Aris tersebut sudah terlanjur membuat gaduh publik.
“Kan katanya dia seorang akademisi dan doktor juga ya!. Masa bicara sama wartawan seperti itu ngomongnya. Apa kaitannya antara istilah lingkaran dengan pentahelix?. Saya yakin dia keceplosan saat dimintai keterangan oleh wartawan,” tutur Asep Agustian.
“Jangan mencari pembenaran?, karena publik butuh kebenaran. Jangan mencari-cari alasan. Jangan membuat konotasi berbeda dengan alasan yang semakin ngawur,” timpalnya.
Yang jelas, sambung Asep Agustian, Bidang SDA PUPR Karawang selalu sering menjadi sorotan publik khususnya awak media massa, semenjak dijabat oleh Aris Purwanto. Hal ini tentu berkaitan dengan dugaan jual beli proyek pekerjaan hingga isu setiap pemborong yang harus menyetor fee ketika ingin mendapatkan proyek pekerjaan.
“Makanya saya minta ke Pak Bupati untuk mengevaluasi kinerja Kabid SDA PUPR ini. Bupati harus memastikan benar gak adanya praktek jual beli proyek seperti itu. Karena ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan proyek. Nanti yang rugi masyarakat juga,” katanya.
Minta APH Tidak Tutup Mata
Praktisi hukum yang akrab disapa Askun (Asep Kuncir) ini juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Karawang tidak menutup mata atas persoalan ini.
Karena tentu akan menjadi kecurigaan publik ketika APH hanya berdiam diri dalam menyikapi persoalan ini (dugaan jual beli proyek di PUPR Karawang).
“Kejaksaan Pidsus berani gak nih?. Kalau APH tidak berani, berarti ada apa-apa dengan Kabid SDA PUPR yang songong, sombong dan merasa paling hebat ini,” sentil Askun.
Bahkan Askun menantang buka-bukaan tentang siapa oknum PUPR Karawang yang selama ini menempatkan seorang perempuan yang ditugaskan untuk mengambil fee jatah proyek pekerjaan.
“Yuk kita buka-buka’an siapa yang menyimpan seorang wanita di PUPR yang menarik fee dari pemborong. Ini kan sebenarnya jelas bentuk ‘lingkaran setan’ tentang dugaan jual beli proyek di PUPR Karawang,” katanya.
“Hari ini saya harus garis bawahi, APH berani tidak untuk memeriksa pejabat yang konon katanya merasa paling bersih selama menjabat. Anda bicara pentahelix, maka Askun bicara soal hukum. Kalau masalah ini ada keterlibatan kepala dinas, maka semuanya ditunggu di hotel prodeo (penjara, red),” tegas Askun dengan nada bicara keras.
Jangan Main-main dengan Bupati Aep yang Paham Pekerjaan Kontruksi
Askun juga mengingatkan kepada semua pejabat Dinas PUPR Karawang, khususnya Kabid SDA untuk tidak bermain-main dengan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh yang diketahui paham betul akan pekerjaan kontruksi karena berlatar belakang seorang pengusaha.
“Bupati hari ini mengerti tentang pekerjaan. Jangan main-main dengan Bupati Aep. Kalau coba main-main, saya yakin anda akan dipindahkan (mutasi, red). Tinggal tunggu saja mutasi pejabat yang akan datang. Karena pernyataan itu (pernyataan Aris Purwanto di media massa), sama saja memalukan kepemimpinan bupati,” kata Askun.
“PUPR sejak dia menjabat selalu rame. Media massa terus menyorot Bidang SDA PUPR. Kabid SDA ini dikasih hati malah minta jantung. Kalau dia selalu merasa bersih, kenapa terus disorot media massa?,” timpal Askun.
“Intinya persoalan ini harus diusut APH. Kalau APH tidak selidiki, berarti ada pentahelix antara Kabid SDA PUPR dengan APH,” tutup Askun, saat menutup pernyataannya dengan sindiran dan kelakar.***
