BANDUNG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dituding terlibat tindak pidana korupsi bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Tudingan ini terdapat dalam konten unggahan akun TikTok DPP NCW yang hingga Rabu (17/9/2025) sore, telah ditonton sebanyak 78,8 ribu kali.
Dalam video yang diunggah, menampilkan cuplikan momen saat Dedi Mulyadi dan Maruarar Sirait sama-sama menghadiri acara peluncuran renovasi rumah, bagian dari program Bebenah Kampung di Jalan Pagarsih, Kota Bandung, Jabar, pada 3 Mei 2025 lalu.
Video disertai yang menyebut bahwa Maruarar Sirait bersama Dedi Mulyadi diduga terlibat dalam penerimaan suap dan gratifikasi terkait proyek perumahan dan penguasaan tanah. Skema tersebut diduga juga melibatkan oknum konglomerat.
Adapun dalam rumor ini, KPK, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung (Kejagung) pun diminta untuk menelusuri sumber dana pembelian rumah mewah Maruarar Sirait di kawasan Menteng, Jakarta.
Rumah mewah itu disebut bernilai Rp 150 – 200 miliar.
Di sisi lain, tudingan keterlibatan Menteri PKP dan Gubernur Jabar dalam tindak pidana korupsi ini telah sampai di telinga Dedi Mulyadi.
Melalui video yang diunggah di akun resmi Instagram miliknya, @dedimulyadi71 pada Rabu (17/9/2025), Dedi Mulyadi menegaskan bahwa konten bernarasikan dirinya dan Maruarar Sirait diduga menerima suap tersebut adalah berita bohong atau hoaks (hoax).
“Saya berharap yang membuat narasi ini, yang membuat postingan ini, yang menggiring opini yang dilakukan ini memiliki kesadaran bahwa tidak boleh membuat sesuatu narasi yang di-posting di depan publik tanpa data dan fakta,” ujar pria yang akrab disapa sebagai Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu.
KDM menjelaskan bahwa kehadirannya dalam acara tersebut hanyalah sebagai bentuk dukungan.
Selain Dedi Mulyadi dan Maruarar Sirait, acara peluncuran perbaikan rumah program Benah Kampung di Bandung tersebut juga dihadiri oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.
Sebagai informasi, Yayasan Buddha Tzu Chi adalah organisasi nirlaba internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan dan sosial.
Organisasi itu didirikan oleh Master Cheng Yen, seorang biksuni asal Taiwan, pada 14 April 1966.
Kantor pusatnya berada di Hualien, Taiwan, dan telah berkembang ke lebih dari 60 negara, termasuk Indonesia.
“Kehadiran saya di acara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pak Maruarar Sirait itu sebagai gubernur yang menyambut baik adanya pembangunan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” ungkap Dedi Mulyadi.
“Ada rumah yang diberikan secara gratis, ada rumah dengan kredit murah, dan di situ ada Yayasan Buddha Tzu Chi yang memberikan bantuan pada warga hampir 2 ribu rumah diberikan untuk warga Jabar secara cuma-cuma,” sambungnya.
Dedi Mulyadi juga membantah narasi yang menyebut dirinya menerima aliran dana.
Ia mengaku bahwa pembangunan perumahan elite di Jabar terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur.
Sebagaimana diketahui, Dedi Mulyadi resmi dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025.
“Kemudian berbagai opini yang dibangun, yang mengatakan saya di situ ada aliran dana segala macam, saya menjadi bingung. Pertama, saya jadi gubernur baru 7 bulan. Yang kedua, tidak ada kewenangan gubernur untuk membuat izin-izin perumahan. Semua izinnya ada di bupati walikota,” jelas Dedi Mulyadi.
“Selanjutnya, bahwa pembangunan perumahan-perumahan elite di Jawa Barat itu dilakukan dulu sebelum saya jadi gubernur dan kemudian Pak Ara punya rumah mewah itu dibangun dulu sebelum saya jadi gubernur. Untuk itu, nanti kalau bikin narasi, opini, tuduhan, sebaiknya disajikan data-data agar tidak menjadi fitnah,”
“Dan saya sendiri sampai hari ini, enggak pernah tuh ada urusan-urusan dengan perizinan dengan orang-orang yang dimaksudkan tadi,” imbuhnya.
Dengan santai, Dedi Mulyadi mempersilakan bagi para pihak untuk melaporkannya.
“Silakan saja dilaporkan ke manapun, bagi saya sih ya relax-relax saja, saya tidak merasa perjalanan politik yang saya jalani sekarang ini melibatkan mereka dalam berbagai kepentingan dan urusan di Jawa Barat,” tutur KDM.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menilai bahwa selama ini dirinya tegas dalam menindak pebisnis yang melanggar dengan sanksi berupa menutup usaha, mengenai denda, hingga merekomendasikan pidana.
“Dan saya selalu bertindak tegas pada siapapun yang melakukan pelanggaran atas usaha yang dilakukan yang itu merugikan masyarakat,” kata Dedi Mulyadi.
Terakhir, Dedi Mulyadi berpesan agar konten yang diunggah sebaiknya mendidik, bukannya menyebar berita bohong.
“Bikin posting yang baik, yang mendidik, dan tidak menebar hoaks,” tandasnya.
Artikel ini telah terbit di TribunNews : https://m.tribunnews.com/nasional/7729899/sosok-maruarar-sirait-menteri-pkp-dituding-korupsi-bareng-dedi-mulyadi-gubernur-jabar-klarifikasi?page=all