Rabu, September 17, 2025
spot_img

Dedi Mulyadi Klaim Anggaran Operasional Rp 21,6 Miliar Digunakan untuk Kepentingan Rakyat

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui menerima uang operasional sebesar Rp 21,6 miliar dari total Rp 28 miliar APBD tahun 2025 untuk operasional Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Ia menegaskan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Seperti dikutip dari laman Instagram-nya, Dedi Mulyadi mengatakan, biaya operasional untuk Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat mengacu kepada peraturan pemerintah yaitu 0,15 persen dari realisasi pendapatan asli daerah. Totalnya diperkirakan kurang lebih Rp 28 miliar.

Berita Lainnya  Dukun Pengganda Uang Janjikan Duit Sekoper, Ternyata Isinya Cuma Bantal

“Diperkirakan dari realisasi itu 0,15 persen itu Rp 28 miliar itu dibagi dua. Gubernur dan wakil gubernur, gubernur 75 persen dan wakil gubernur 25 persen. Saya terima Rp 21,6 miliar,” ucap dia, dikutip Sabtu (13/9/2025).

Ia menuturkan, anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat mulai dari membiayai orang di rumah sakit, sekolah, hingga rumah warga yang roboh.

“Saya gunakan untuk belanja kepentingan rakyat, satu ada orang sakit di rumah sakit saya bayarin, ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama di rumah sakit saya bayarin. Sekolah yang butuh tambahan ngecat saya beri. Orang rumahnya roboh saya kasih,” kata dia.

Berita Lainnya  Pertanyakan Penggeledahan Apartemen Nadiem, Hotman : Belum Ada Bukti Kerugian Negara

Bahkan, ia menyebut jalan yang jelek dan jembatan roboh turut dibantu olehnya melalui biaya operasional tersebut. Ia mengaku banyak masyarakat yang datang ke Lembur Pakuan untuk menceritakan masalah yang menimpanya tersebut.

“Biaya operasional untuk kepentingan masyarakat. Saya tidak mengambil untuk kepentingan pribadi saya,” kata dia.

Ia menambahkan gaji dan tunjangannya tiap bulan sebesar Rp 8,1 juta, sedangkan fasilitas pakaian dinas dicoret dan tidak mengambil mobil dinas.

Berita Lainnya  Belum Ada Dana, Perpanjangan KRL Jabodetabek ke Karawang Batal

Selain itu, anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 1,5 miliar yang digunakan gubernur sebelumnya, ia menyebut di masanya diturunkan menjadi Rp 750 juta. Bahkan di APBD perubahan bakal diturunkan kembali menjadi Rp 100 juta.

“Saya menggunakan anggaran perjalanan dinas setahun Rp 100 juta sekarang baru habis Rp 74 juta,” kata dia.***

Poster Edit Redaksi Opiniplus.com

Artikel ini telah terbit di Republikas : https://news.republika.co.id/berita/t2iel5487/dedi-mulyadi-klaim-dana-operasional-rp-21-miliar-tidak-untuk-kepentingan-pribadi-ini-penjelasannya-part2

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Dukun Pengganda Uang Janjikan Duit Sekoper, Ternyata Isinya Cuma Bantal

JAKARTA - Polisi mengungkap tipu daya pria H alias Romo (45) yang mengaku sebagai dukun pengganda uang terkait penemuan 'gudang' dolar AS di Apartemen...

2 Anggota TNI AD Terlibat Kasus Pembunuhan Kacab Bank

JAKARTA - Pomdam Jaya menetapkan dua anggota TNI AD Sersan Kepala (Serka) N dan Kopral Dua (Kopda) FH sebagai tersangka penculikan dan pembunuhan M Ilham Pradipta (MIP)...

Gak Usah Datang ke Lembur Pakuan, Kalau Cuma Minta Dibantu Lunasi Utang oleh KDM

SUBANG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan melayani aduan warga terkait persoalan utang piutang yang datang ke kediamannya di Lembur Pakuan....

Kota Bandung Target Juara Umum Popda Jabar XIV/2025

KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan secara resmi melepas kontingen Kota Bandung untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jawa Barat XIV/2025,...

FAIS Tolak Rencana Operasi Tempat Dugem Holywings di Jalan Tuparev

KARAWANG - Rencana beroperasinya tempat hiburan malam (THM) Holywings di Jalan Tuparev, Kabupaten Karawang, memunculkan gelombang penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, khususnya umat Islam....

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img
spot_img
spot_img

Pemerintahan

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI