Senin, Maret 16, 2026
spot_img

Bupati Purwakarta Lobi Mensos Minta Sekolah Rakyat Segera Berdiri

PURWAKARTA – Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, atau yang akrab disapa Om Zein, berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia dapat mewujudkan pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Purwakarta.

Sekolah berasrama gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta mereka yang putus sekolah, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan.

Harapan itu disampaikan Binzein secara langsung kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul usai menghadiri kegiatan Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional di kompleks Setda Kabupaten Purwakarta, Sabtu (14/3/2026) malam.

Berita Lainnya  Pelajar dan Mahasiswa Deklarasi 'Subang Tanpa Miras'

“Kami berharap kepada Pak Mensos agar harapan masyarakat Purwakarta untuk memiliki Sekolah Rakyat dapat segera terwujud. Enam bulan lalu kami sudah mengajukan proposalnya dan mudah-mudahan segera mendapat persetujuan,” ujar Binzein kepada wartawan di lingkungan Pemkab Purwakarta, Sabtu (14/3/2026).

Menurut Binzein, kunjungan Mensos tersebut menjadi energi sekaligus motivasi baru bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kunjungan ini menjadi energi baru dan semangat baru bagi Pemkab Purwakarta,” katanya.

Menanggapi permintaan tersebut, Mensos Gus Ipul menyatakan siap memberikan dukungan penuh agar program Sekolah Rakyat dapat segera hadir di Purwalarta.

Berita Lainnya  Dapat Kabar Siswi Dilecehkan Oknum Tenaga TU, Walkot Tri Langsung Sidak SMPN 52 Bekasi

“Saya tentu akan memberikan dukungan penuh kepada Pak Bupati agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat bisa segera hadir di sini,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan keberadaan Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Bahkan, untuk tingkat provinsi, jumlahnya bisa mencapai satu hingga empat sekolah, menyesuaikan dengan jumlah penduduk.

Menurut Gus Ipul, saat ini pemerintah tengah mempercepat proses pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat yang masih memiliki sejumlah kabupaten dan kota tanpa fasilitas tersebut.

Berita Lainnya  PGRI Bekasi Minta Dilibatkan dalam Setiap Kebijakan Pendidikan

“Kami mendorong pemerintah daerah segera mengajukan lahan agar bisa diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian PUPR. Setelah itu, mudah-mudahan dapat segera dibangun gedung permanen Sekolah Rakyat” ucapnya.

Jika terealisasi, kehadiran Sekolah Rakyat di Purwakarta diharapkan menjadi solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sekaligus membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda. (*)

Sumber : TribunNews

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Penyiraman Air Keras ke Aktivis Kontras, Prabowo Perintahkan Kapolri Usut Tuntas

SURABAYA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan pembentukan posko pengaduan terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Langkah ini untuk...

2 Bupati Sudah Jadi Tersangka, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tidak Minta Jatah THR

JAKARTA - KPK tengah mengusut dua perkara yang menjerat dua Kepala Daerah yakni Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya...

Viral Duit Rp 67,5 Juta di Bagasi Motor Dimaling

KARAWANG – Seorang pedagang kelontong di Dusun Warudoyong Selatan, Desa Rengasdengklok Selatan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menjadi korban perampokan. Akibat kejadian itu, korban kehilangan uang Rp 67,5 juta yang...

700 Angkot Puncak Bogor Dapat Kompensasi Rp 1 Juta

BOGOR - Pemerintah memberikan kompensasi kepada hampir 2.000 pengemudi dan pemilik angkutan kota (angkot) di jalur wisata Puncak, Kabupaten Bogor, yang diliburkan selama periode...

Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Pemerasan THR Lebaran

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka dalam kasus pemerasan untuk uang tunjangan hari raya (THR) Idul...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan