BEKASI – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) meminta agar Pemkab Bekasi mengevaluasi atau menata ulang kawasan pemukiman dan perumahan. Hal ini menyusul banyaknya perumahan di Bekasi yang terendam banjir saat diguyur hujan deras.
KDM meyebut jika penyebab banyaknya perumahan di Bekasi yang mengalami kebanjiran, salah satunya karena pertambahan penduduk yang masif sehingga kebutuhan akan rumah meningkat.
Ia menuturkan, karena UMK Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi salah satu yang tertinggi di Indonesia, banyak orang yang berbondong-bondong untuk bekerja di sana. Alhasil, kebutuhan akan rumah meningkat.
Alhasil, banyak area rawa-rawa dan persawahan di Bekasi yang ‘disulap’ menjadi perumahan. Hal ini menyebabkan kurangnya daya serap air.
“Implikasinya adalah penghitungan terhadap, satu, kemampuan daya serap air. Itu sudah tidak dihitung. Dua, daya dukung sungai sebagai aliran air yang mengalirkan air dari wilayah Bogor ke laut. Itu tidak dihitung,” tuturnya dalam acara Land Clearing Rumah Susun Subsidi untuk Rakyat, di Meikarta, Kabupaten Bekasi, Kamis (29/1/2026).
Lebih lanjut, sedimentasi sungai serta maraknya bangunan liar juga menjadi faktor penyebab banjir di perumahan yang ada di Bekasi.
“Maka kita bisa melihat bahwa sekarang itu yang terjadi di Kabupaten Bekasi, banjir itu selalu melanda kawasan perumahan,” ujarnya.
Maka dari itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk melakukan perubahan tata ruang. Ini harus dilakukan dengan pendekatan akademis dan teknis, bukan politis.
“Walaupun kuat politiknya, tapi longsor nggak bisa dicegah karena kekuatan politik atau putusan di DPR memutuskan suara bulat, nggak bisa. Karena alam itu nggak bisa dibohongi,” kata KDM.
Selain itu, KDM juga meminta Pemkab Bekasi untuk melakukan penataan ulang kawasan perumahan dan permukiman yaitu dengan mulai dibangunnya hunian vertikal.
“Solusinya adalah sudah ditawarkan oleh Menteri Perumahan karena memiliki kedekatan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan pengembangan perumahan. Orang nyebutnya konglomerat. Salah satunya adalah tawarannya ke depan dimulai dari Meikarta. Perumahan dibangun vertikal. Dan tidak boleh menyebut lagi rumah susun. Karena begitu disebut rusun, orang nggak mau. Disebut saja apartemen,” tuturnya.
KDM mengaku sudah menghubungi pengembang kawasan di Purwakarta, Subang, Indramayu, Depok hingga Bandung Raya untuk membangun rusun subsidi.***
Sumber : Detik.com
