SUBANG – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi melalui kuasa hukum Pemkab Subang Dede Sunarya membantah tudingan menerima setoran uang dari salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
Kabar tersebut menyebar di sejumlah media online. Tudingan itu disampaikan oleh salah seorang mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dr Maxi yang menyebutkan bahwa dia meyerahkan uang tunai sebesar Rp 100 juta yang diserahkan melalui Heri Sopandi yang saat itu menjabat plt Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Bahwa berita itu hoaks, Pak Bupati tidak pernah menerima apa pun dari dr Maxi,” kata Dede Sunarya dalam konferensi persnya yang disampaikan kepada media Senin,(10/11/2025), dilansir dari LampuSatu.com.
Dede Sunarya menduga yang bersangkutan sengaja menyebarkan kabar bohong tersebut, karena dipindah tugas dari Kepala Dinas Kesehatan ke Staf Ahli.
Dirinya juga menyatakan bahwa di Kabupaten Subang selama akhir-akhir ini sering ada isu miring dengan tujuan untuk membangun ketidakpercayaan pada pemimpin.
“Padahal sejak menjabat Bupati Kabupaten Subang, bapak Bupati telah berkomitmen untuk membangun tata kelola Pemkab Subang secara transparan dan bebas korupsi,”ujar Dede Sunarya.
Ia menambahkan, terkait upaya hukum yang akan dilakukan Bupati Subang, terkait pemberitaan Bupati Subang terima setoran dari dr Maxi, masih belum mereka lakukan. Pihak Bupati Kabupaten Subang masih mengkaji dan diskusi terkait dugaan penerimaan setoran uang ratusan juta itu.
Hal yang sama diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Heri Sopandi.
Mantan Kadis PUPR itu membantah, jika dirinya sebagai pejabat penghubung untuk menerima uang tunai dari dr Maxi.
“Itu tidak benar, saya tidak pernah menerima uang ratusan juta dari dokter, terlebih saya bertemu pak dokter saat ada pelantikan pejabat Eselon 2 belum lama ini,” tegasnya.
Meskipun demikian, Heri belum melakukan upaya hukum terkait tudingan tersebut.
Perlu diketahui, sejak kepemimpinan Bupati Subang, Reynaldy Putra, berbagai upaya pencegahan terus dilakukan seperti bekerja sama dengan KPK dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Subang untuk mengawasi dan memantau pemanfaatan anggaran keuangan negara pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Bupati tidak pernah berbicara uang, apalagi sogok ke siapa pun. Kami pastikan selama menjadi bupati di Subang ini, dijamin tidak ada jual beli jabatan,” kata Kuasa Hukum Pemkab Subang Dede Sunarya.
Mutasi ASN di lingkungan Pemkab Subang terakhir dilakukan pada Kamis,18 Oktober 2025 kepada 13 Eselon II, termasuk 4 kepala puskesmas
Sejak mutasi itu salah seorang kepala dinas yang dimutasi menjadi perbincangan. Diduga sang kadia kecewa telah dimutasi, apalagi yang bersangkutan telah memberikan setoran kepada Bupati.***
Sumber : LampuSatu.com
Reporter : Ovan
Editor : Galih Andika
