Lembaga Imparsial mendesak Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menghentikan rencana kebijakan yang melibatkan TNI dalam program pembinaan siswa bermasalah.
Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan berpotensi memperkuat budaya kekerasan dalam dunia pendidikan.
“Imparsial mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghentikan rencana kebijakan pelibatan TNI dalam pembinaan siswa nakal,” kata Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).
Ardi menegaskan bahwa rencana kebijakan itu tidak hanya melanggar batas antara urusan sipil dan militer, tetapi juga mengancam demokrasi dan hak anak.
“Pelibatan TNI untuk menjawab persoalan ‘siswa nakal’ jelas menyalahi fungsi TNI itu sendiri. Sebagai pemimpin sipil, sudah sepatutnya Dedi menyadari adanya garis demarkasi antara urusan sipil dan urusan militer,” ujar Ardi.
Imparsial juga mengkritik keras potensi penggunaan pendekatan militer terhadap anak-anak yang masih berstatus pelajar.
Menurut Ardi, pendekatan pelibatan TNI mendidik siswa rawan menumbuhkan kekerasan di kalangan pelajar, apalagi mengingat sejumlah kasus kekerasan oleh anggota TNI yang terjadi dalam enam bulan terakhir.
“Jangan sampai alih-alih perilaku siswa berubah menjadi lebih baik, kebijakan pembinaan oleh TNI justru malah mempertebal budaya kekerasan di kalangan pelajar,” tegasnya.
Imparsial mencatat setidaknya lima kasus kekerasan oleh anggota TNI terhadap warga sipil selama enam bulan terakhir, termasuk pembunuhan warga sipil di Deli Serdang (November 2024), kasus bos rental di Tangerang (Januari 2025), hingga kasus pembunuhan jurnalis perempuan di Banjarbaru (Maret 2025).
Rekam jejak ini dinilai tidak mendukung pelibatan militer dalam urusan pendidikan anak.
Atas dasar itu, Imparsial menyampaikan dua tuntutan. Pertama, meminta Menteri Dalam Negeri untuk mencegah kebijakan pelibatan TNI dalam pembinaan siswa bermasalah.
Kedua, mendesak Dedi Mulyadi untuk segera menghentikan rencana tersebut.
Sumber : Kompas
