Minggu, Juni 21, 2026
spot_img

Prabowo Setuju Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan aktivis buruh Marsinah menjadi pahlawan nasional. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day di Monas, Jakarta Pusat.

Dia mengungkap mulanya dicurhati oleh pimpinan organisasi buruh tentang tak adanya pahlawan nasional dari kaum buruh. Mendengar itu, Prabowo langsung meminta saran tokoh yang hendak diusulkan oleh masyarakat buruh.

“Saudara-saudara sekalian, saya juga atas usul dari pimpinan tokoh-tokoh masyarakat buruh, mereka sampaikan ke saya ‘Pak kenapa sih pahlawan nasional nggak ada dari kaum buruh?’,” kata Prabowo menceritakan.

Berita Lainnya  Massa Berbaju Hitam Bawa Bendera Kuning Geruduk DPRD Purwakarta

“Saya tanya, ‘kalian ada saran nggak coba kalian berembug usulkan pahlawan dari kaum buruh’,” ucapnya.

Di situ nama Marsinah langsung diusulkan oleh para pimpinan organisasi buruh. Prabowo menyatakan mendukung usulan itu.

“Mereka sampaikan ‘pak, bagaimana kalau Marsinah Pak?’ Marsinah jadi pahlawan nasional, asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh saya akan mendukung Marsinah akan menjadi pahlawan nasional,” tutur Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo juga akan menindaklanjuti salah satu tuntutan buruh, yakni soal UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang belum juga disahkan. Prabowo menyebut RUU itu akan dibahas pekan depan.

Berita Lainnya  Instagram Down Saat Demo Mahasiswa, ini Penjelasan Meta

“Kita akan segera meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga, Wakil Ketua DPR yang hadir Pak Dasco melaporkan ke saya minggu depan RUU ini akan segera dibahas,” ujar Prabowo.

Prabowo berharap UU PPRT ini bisa disahkan dalam tiga bulan ke depan. “Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan,” katanya.

Selain itu, dia juga akan mengupayakan hak-hak pekerja di industri perikanan hingga kapal. Lalu juga soal kesejahteraan buruh.

Berita Lainnya  Askun : "Clean and Clear, Bupati Aep Masih Tegak Lurus"

“Juga saran dari Pak Jumhur undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan mengutak undang-undang itu,” ujarnya.

“Jadi kami satgas PHK dan dewan kesejahteraan buruh nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting saudara-saudara sekalian,” tambahnya.

Sumber : Detik

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Siapakah Fatimah Azzahra yang Berani Mengkritik Habis-habisan Program MBG

Sosok Mahasiswi Cerdas yang Menyita Perhatian Publik JAKARTA - Nama Fatimah Azzahra menjadi perbincangan luas di media sosial setelah tertangkap kamera wartawan saat melakukan orasi...

Roy Suryo dan dr. Tifa Ditahan, Jokowi akan Tunjukan Ijazah Asli di Pengadilan

SOLO - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menanggapi penahanan dua tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu UGM, Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyassuma alias...

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Korupsi MBG, Total Sudah 6 Tersangka

JAKARTA - Kejagung kembali menetapkan tersangka baru di kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihak yang ditetapkan sebagai tersangka baru adalah...

Polisi Masih Upaya Pecahkan Misteri Tewasnya ASN Purwakarta, Ambil Sampel Darah untuk Uji Forensik

PURWAKARTA - Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta bekerja secara sistematis, teliti, dan bertahap dalam menangani kasus misterius kematian Yogi Saleh (40), Kepala...

KPK Putuskan Tidak Lanjutkan Penyelidikan Korupsi MBG

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk sementara waktu tidak melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan