Rabu, September 17, 2025
spot_img

Demo Gedung Sate, Walhi Jabar Minta Dedi Mulyadi Tak Sekedar Gimik dan Pencitraan

Memperingati Hari Bumi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat bersama Koalisi Gerakan Rakyat Selamatkan Bumi (Gerak Sa Bumi) menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung pada Selasa (22/4/2025).

Dengan mengusung tema ‘Selamatkan Rakyat dan Alam dari Kiamat Ekologis di Tatar Pasundan’, aksi ini menjadi bentuk peringatan atas terus memburuknya kondisi lingkungan hidup di Jawa Barat sekaligus seruan untuk melawan krisis ekologis.

Dalam aksi ini, ratusan massa yang berasal dari berbagai elemen masyarakat menyuarakan tentang sejumlah masalah lingkungan yang setiap tahun terus terjadi dan belum mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk menyelesaikannya.

Berita Lainnya  Ini Penampakan 7 Anggota Brimob yang Lindas Ojol Affan

Ada 17 tuntutan isu yang disampaikan yakni tata ruang yang buruk, alih fungsi lahan KBU, audit lingkungan, rusaknya kawasan hutan oleh tambang, deforestasi, Das dan mikro Das kritis, TPA Sarimukti overload, terbitnya kerja sama dengan TNI oleh Pemprov.

Turunnya status cagar alam dan konservasi di bawah BKSDA, maraknya izin kegiatan di bawah TNGC, evaluasi seluruh KSO tambang, kerusakan wilayah pesisir, PSN pemicu konflik hingga sektor energi menambah pemanasan global, skema palsu co-firing membabat kawasan hutan, dan sejumlah isu lainnya.

Berita Lainnya  Ricuh Demo di Mapolres Karawang, Gerbang Dijebol Massa, Polisi Tembakan Gas Air Mata

“Kami ingin menyampaikan 17 tuntutan isu yang cukup serius terjadi di Jawa Barat yang harus dijalankan atau yang harus disikapi oleh Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur,” ucap Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Wahyudin Iwang di sela-sela aksi.

Pada kesempatan itu, Iwang juga menyindir Gubernur Dedi Mulyadi untuk tidak sekedar membuat gimik dan pencitraan. Sebab menurutnya, dalam 100 hari pertama menjabat, banyak gebrakan yang dilakukan Dedi Mulyadi dan diharapkan hal itu dilakukan hingga akhir masa jabatannya.

Berita Lainnya  Akhir dari 4 Pelaku Begal Sadis Setelah 20 Kali Beraksi

“Ini menjadi satu momen teguran awal yang kami sampaikan kepada Dedi Mulyadi, jangan mengikuti gubernur-gubernur sebelumnya yang hanya pencitraan, yang hanya gimik dan (mencari) popularitas saja tanpa menyasar penyelesaian masalah yang selama ini diderita oleh rakyat Jawa Barat,” tandasnya.

Sumber : Detik
Foto : Tempo

 

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Alhamdulillah, Penyandang Disabilitas ini Diberangkatkan Umroh oleh Bupati Aep

KARAWANG - Perasaan bahagia dirasakan Muhammad Rodi Kurnia, penyandang disabilitas asal Kabupaten Karawang yang tiba-tiba saja 'mendapat durian runtuh', karena tak pernah menyangka bisa...

Setelah Didemo Mahasiswa, DPRD Bekasi Ngaku Siap Evaluasi Tunjangan

BEKASI - Wakil Ketua bersama Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Usup Supriatna, menyatakan pihaknya siap melakukan evaluasi terkait besaran tunjangan dewan. Hal ini disampaikannya usai aksi unjuk rasa Badan Parlemen Pemuda dan Mahasiswa di...

Banyak Anggaran Dipangkas, Tapi Operasional Dedi Mulyadi Selangit

BANDUNG - Banyak pos anggaran yang dipangkas Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. Di tengah efisiensi yang dia galakkan, duit operasional "Bapak Aing" malah...

Dukun Pengganda Uang Janjikan Duit Sekoper, Ternyata Isinya Cuma Bantal

JAKARTA - Polisi mengungkap tipu daya pria H alias Romo (45) yang mengaku sebagai dukun pengganda uang terkait penemuan 'gudang' dolar AS di Apartemen...

2 Anggota TNI AD Terlibat Kasus Pembunuhan Kacab Bank

JAKARTA - Pomdam Jaya menetapkan dua anggota TNI AD Sersan Kepala (Serka) N dan Kopral Dua (Kopda) FH sebagai tersangka penculikan dan pembunuhan M Ilham Pradipta (MIP)...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img
spot_img
spot_img

Pemerintahan

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI