Dalam kesempatan Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat kemarin, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan satu bahasan khusus di depan para wakil rakyat, yaitu mengenai rentenir berbaju koperasi.
Bahkan mengenai persoalan ini, Dedi Mulyadi menyebutnya sebagai bahan koreksi dan pidana ke depan yang akan disikapi Pemprov Jabar dan sudah disampaikan persoalannya ke Kantor Wilayah Bank Indonesia.
“Di berbagai daerah apalagi yang ada perusahaan, ada Kosipa (Koperasi Simpan Pinjam). Kalau orang Karawang pasti senyum. Kelihatannya Koperasi, tetapi sesungguhnya itu adalah rentenir yang berbajukan Koperasi,” kata Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi menyebut, Kosipa ini bukan koperasi karena tidak ada anggotanya yang menyimpan uang di situ, yang ada hanya meminjam. Jaminan pinjamannya, yaitu ATM para pegawai pabrik dan para pensiunan.
Dengan adanya rentenir berbaju koperasi ini, Dedi Mulyadi menjelaskan jika negara telah rugi dua kalu.
Pertama, mereka memasang tarif bunga 10%, berbeda dengan Perbankan yang bunganya rendah. Kedua, rentenir berbaju koperasi ini juga tidak membayar pajak.
“Sehingga di Jawa Barat kalau ada orang punya uang 1 miliar, asal mau gebrak-gebrak meja, maka dia dapat gaji sebulan 100 juta,” ucap Dedi Mulyadi yang menganalogikan jika untuk membentuk rentenir berbaju koperasi ini hanya butuh modal dan keberanian. Sehingga keuntungannya bisa mencapai Rp 100 juta perbulan tanpa bayar pajak.
“Dan itu melahirkan orang cepat kaya. Dan orang cepat kaya ini melakukan kekerasan kalau nagih,”
“Kemudian mereka tidak bayar pajak, rugi Perbankan yang dibayar dengan bunga rendah,” ucap Dedi Mulyadi.***