Sabtu, Agustus 8, 2026
spot_img

Belum Kantongi Izin, Satpol PP Purwakarta Segel Usaha Peternakan Ayam

PURWAKARTA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Purwakarta menyegel sementara sebuah peternakan ayam ras pedaging di Kampung Pangkalan, RT 10/RW 03, Desa Cibukamanah, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta.

Penyegelan dilakukan lantaran usaha tersebut belum mengantongi perizinan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.

Penindakan ini melibatkan sejumlah dinas terkait bersama pemerintah desa setempat.

Proses penyegelan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh pemilik usaha, Aslet Silaban, yang menyatakan kesediaannya menghentikan seluruh aktivitas operasional hingga izin resmi dipenuhi.

Berita Lainnya  Viral Video Siswa Buang MBG ke Gerobak Pasir, Ini Penjelasan Pihak Sekolah

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Satpol PP Kabupaten Purwakarta, Teguh Juarsa menegaskan bahwa pihaknya memasang segel pada tiga bangunan kandang di lokasi tersebut.

“Seluruh kandang kami segel. Setelah ini, tidak boleh ada aktivitas komersial apa pun di area peternakan,” ujar Teguh kepada Tribunjabar.id usai penyegelan, Rabu (1/4/2026).

Dari hasil pantauan Tribunjabar.id, kondisi peternakan sudah dalam keadaan kosong saat penyegelan dilakukan. Tidak terlihat pekerja maupun ternak di dalam kandang, menandakan operasional telah dihentikan lebih dulu oleh pengelola.

Berita Lainnya  Karawang Jadi Wilayah Tujuan Pengemis, Penghasilan Bisa Sampai Rp 150 Ribu per Hari

Meski aktivitas usaha dihentikan, Satpol PP tetap memberikan kelonggaran terbatas bagi pengelola untuk melakukan pembersihan. Hal ini dinilai penting guna mencegah potensi penyebaran penyakit serta gangguan lingkungan akibat sisa kotoran dan pakan ternak.

“Kami izinkan akses keluar-masuk kendaraan khusus untuk kegiatan pembersihan, agar area tetap steril dan tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi warga,” kata Teguh.

Ke depan, kata dia, pengawasan ketat akan dilakukan pascapenyegelan. Petugas akan rutin memantau lokasi untuk memastikan tidak ada aktivitas usaha yang kembali berjalan sebelum seluruh perizinan dipenuhi.

Berita Lainnya  Dugaan Kriminalisasi Aktivis Lingkungan, BM PAN Ancam Demo Polda Jabar

Selain itu, ia mengatakan, proses pembersihan kandang juga akan diawasi hingga tuntas, guna memastikan tidak ada dampak lanjutan bagi lingkungan sekitar.(*)

Sumber : TribunNews.com

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Ratusan Senjata Api, Narkoba hingga VCD Porno Ditemukan di Ruangan Sekolah Swasta di Jaksel

JAKARTA - Sebanyak 995 senjata api (senpi) ditemukan di sebuah ruangan sekolah swasta wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026). Staf Ahli Ketua Pembina Yayasan...

Alami Muntah-muntah, Puluhan Siswa SDN 01 Ciherang – Bogor Diduga Keracunan MBG

BOGOR - Lebih dari 20 siswa dan seorang guru di SDN 01 Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, mengalami muntah-muntah usai menyantap menu Makan Bergizi...

Polda Jabar Tangkap Pelaku Manipulasi Gambar Presiden Prabowo, Terancam 12 Tahun Penjara

BANDUNG - Direktorat Reserse Siber Polda Jabar mengungkap tindak pidana identity theft atau manipulasi data terhadap gambar Presiden Prabowo Subianto menggunakan teknologi Artificial Intelligence...

Sambil Bawa Pelaku, Polisi Sisir Kali Licin Cari Potongan Kaki Korban Mutilasi

DEPOK - Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya turun ke Kali Licin, Cipayung, Depok, untuk mencari potongan kaki korban mutilasi pria berinisial K...

Diduga Terlibat Kasus Perselingkuhan, 2 Guru SMKN 1 Mempawah Diteriaki Siswanya Saat Diamankan Polisi

MEMPAWAH - Tak kurang dari 700 siswa-siswi SMK Negeri 1 Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, menggelar aksi unjuk rasa di halaman sekolahnya,...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan