Jumat, Maret 27, 2026
spot_img

Wujudkan Pemerintahan Bersih, Pemkab Purwakarta – KPK Perkuat Sinergitas

PURWAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, saat menyambut kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Purwakarta, yang digelar di Bale Nagri, Rabu (26/11/2025).

Bupati Saepul Bahri Binzein memberikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan dari KPK dalam membangun sistem pemerintahan yang sehat dan bebas dari korupsi.

Berita Lainnya  Rame Terus, Dedi Mulyadi Sebut Pinjaman Rp 2 Triliun ke BJB Masih Wacana

Menurutnya, kolaborasi antara Pemkab Purwakarta dan KPK sangat penting untuk meminimalisir potensi masalah yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Koordinasi dan sinergi dengan KPK merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi integritas dan transparansi dalam setiap aspek pemerintahan,” ujar Bupati Saepul Bahri Binzein.

Ia menegaskan, perencanaan program yang tidak memberi dampak langsung kepada masyarakat juga dapat menjadi bentuk korupsi tersembunyi.

Karena itu, ia menginstruksikan seluruh Kepala Perangkat Daerah agar terus berinovasi dan memastikan setiap kegiatan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta.

Berita Lainnya  Kang Rey Janji Naikan Honor Relawan Tagana Jadi Rp 1 Juta

Saepul Bahri Binzein menambahkan bahwa seluruh kebijakan Pemkab Purwakarta harus dilaksanakan melalui koordinasi yang baik dan terarah bersama KPK, agar pemerintahan semakin bersih dan akuntabel.

“Koordinasi dengan Tim Pendamping KPK diharapkan mampu memberikan arahan strategis dalam mewujudkan pemerintahan Pemkab Purwakarta yang bebas dari korupsi,” ungkapnya.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat upaya reformasi birokrasi, serta mempercepat terciptanya pemerintahan yang berintegritas demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Purwakarta.

Berita Lainnya  Program Gentengisasi di Jabar Dimulai, Pemerintah Borong Genteng Jatiwangi Rp 3 Miliar

Dengan sinergi dan komitmen kuat antara Pemkab Purwakarta dan KPK, pemerintah optimis bahwa visi Purwakarta Istimewa yang maju, bersih, dan sejahtera dapat dicapai secara nyata. (*)

Sumber : TVBerita.co.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Sanksi Tegas PT. Pindo Deli 4, LMP Mada Jabar Ancam Geruduk DLHK

KARAWANG - Adanya temuan dugaan pembuangan limbah PT. Pindo Deli 4 ke aliran sungai di Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Laskar Merah Putih...

Pelaku Pembunuhan Pemilik Warem Ditangkap, Motif Sakit Hati karena Ditolak Bercinta

SUBANG - Misteri kematian tragis pemilik warung remang-remang di wilayah Pantura, Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang juga disertai aksi...

Kangkangi Inpres, IWOI Karawang Soroti Minimnya Keterlibatan KDKMP dalam Program MBG

KARAWANG — Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD Karawang menyoroti dugaan pelanggaran terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan...

Pakar Hukum : KPK Mending di Bawah Kejagung dan Polri

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepatutnya menjadi lembaga di bawah Kejaksaan Agung (Kejagung) atau...

Tangan Tak Diborgol, Gus Yaqut Kembali Jadi Tahanan Rutan

JAKARTA - Tangan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tak diborgol saat kembali ditahan usai sempat dialihkan menjadi tahanan rumah. KPK mengatakan petugas...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan