KARAWANG – Sudah dicabut Kemendagri karena dinilai diskriminatif, Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin (HES) masih ‘keukeuh’ berkeyakinan jika Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang ketenagakerjaan yang memrioritaskan rekrutmen tenaga kerja Karawang masih berlaku.
Alasannya, HES menyebut jika sampai saat ini belum ada keputusan hukum ataupun surat keterangan resmi dari Mahkamah Agung (MA), mengenai pembatalan atau pencabutan Perda tersebut.
“Kalau memang sudah ada eksekutif riview, seharusnya disertai surat dari MA yang menyatakan pembatalan Perda yang disampaikan ke pemerintah daerah Karawang. Tapi sampai sejauh ini tidak ada,” tutur HES, usai menggelar rapat dengar pendapat soal polemik rekrutmen tenaga kerja di PT. FCC Indonesia, Kamis (25/7/2025).
Berdasarkan catatan Redaksi Opiniplus.com, Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan ini diperkuat oleh Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 8 tahun 2016, tentang Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Karawang yang ditandatangani oleh Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana pada April 2016 lalu.
Kemudian, pemerintah (Kemendagri) menilai jika Perda dan Perbup tersebut diskriminatif. Karena Perda yang diperkuat dalam Perbup tersebut, pada Pasal 7 dijelaskan : mewajibkan perusahaan menyerap tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 60% orang Karawang dengan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Sementara 40% lainnya diberikan kesempatan kepada orang atau warga di luar Karawang. Kemudian aturan itu dinilai bertentangan dengan Pasal 5 Undang-undang Ketenagakerjaan yang menjamin tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama, tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
Polemik Perda Ketenagakerjaan Karawang ini kembali mencuat, setelah adanya permasalahan rekrutmen tenaga kerja di PT. FCC Indonesia di kawasan induatri KIIC Telukjambe Timur – Karawang.
Yaitu dimana perusahaan tersebut kedapatan lebih banyak merekrut tenaga kerja di luar Karawang. Bahkan persoalan ini berujung kepada persoalan hukum. Yaitu dimana Manajer HRD/GA PT. FCC Indonesia dipolisikan oleh LBH Bumi Proklamasi, atas pernyataan viralnya yang membuat gaduh dan dinilai merendahkan martabat orang Karawang.
“Aduh susah deh orang Karawang diajarinnya, orang Karawang gak pinter-pinter”, demikian pernyataan Manajer HRD/GA PT. FCC Indonesia, Oktav Ardiansyah yang sedang dipersoalkan tersebut.
Mengenai kabar Perda Ketenagakerjaan Karawang ini masih berlaku atau tidak, memang sedang menjadi perbincangan publik. Tetapi yang pasti DPRD Karawang masih berkeyakinan jika Perda dan Perbup tersebut masih berlaku, di dalam menyelesaikan persoalan pengangguran di Karawang.***
