PURWAKARTA – Puluhan ribu keluarga penerima bantuan sosial di Kabupaten Purwakarta tercoret dari daftar penyaluran triwulan kedua dan ketiga tahun 2025.
Lonjakan pengurangan yang signifikan ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dari data resmi yang diterima Tribunjabar.id, pada triwulan pertama (TW 1) 2025 Purwakarta mencatat 33.062 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 74.848 penerima Program Sembako.
Namun hanya dalam beberapa bulan, angka tersebut anjlok drastis:
TW 2: PKH tersisa 19.941 penerima, Program Sembako 52.109 penerima
TW 3: PKH naik sedikit menjadi 24.270 penerima, Program Sembako menjadi 55.644 penerima
Kepala Dinas Sosial P3A Purwakarta, Muchamad Nurcahja, menjelaskan bahwa akar masalah utama berada pada proses pengalihan penyalur bansos dari PT POS ke Himbara.
Perubahan ini, kata dia, mengharuskan seluruh penerima manfaat membuka rekening bank secara kolektif (burekol), sebuah proses yang ternyata tidak semulus harapan.
”Ada keterlambatan dalam proses burekol, sehingga pada triwulan berikutnya terjadi pengurangan penerima,” ujar Nurcahja saat dihubungi Tribunjabar.id, Senin (1/12/2025).
Pada tahap pertama, kata dia, hanya 13.482 warga yang berhasil menyelesaikan burekol, disusul 8.121 warga pada tahap kedua, angka yang jauh dari jumlah total penerima sebelumnya.
Artinya, tambah dia, ribuan warga tersisih bukan karena tidak lagi berhak, melainkan tersandung aturan administrasi baru.
Masalah lain muncul dari perubahan sumber data nasional. Pemerintah kini meninggalkan DTKS dan beralih ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pangkalan data baru yang merupakan gabungan tiga basis data berbeda.
Nurcahja menyebut, penggabungan data kerap menghasilkan celah.
“Kalau tiga data besar digabungkan menjadi satu, pasti ada bolong-bolongnya,” katanya.
Akibatnya, kata Nurcahja, banyak nama yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bansos mendadak hilang dari sistem baru.
Di lapangan, proses penyaluran BLTS dan bantuan pangan berlangsung padat dan melelahkan.
Di Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis, sebanyak 469 warga memadati aula desa demi menerima BLTS Rp900 ribu untuk tiga bulan.
Proses penyaluran bahkan mendapat pengamanan ketat dari aparat gabungan TNI-Polri.
Di Desa Cihanjawar, Bojong, 581 penerima bantuan pangan harus melewati antrean panjang.
Meski aparat menjaga kondisi tetap aman, keluhan terus terdengar.
Sebagian warga harus berdiri berjam-jam, bahkan ada yang pulang dengan tangan kosong karena lupa membawa KTP, salah satu syarat mutlak verifikasi data.
Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses penyaluran bansos agar tidak terjadi kericuhan maupun penyelewengan.
”Kami hadir untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan aman, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi warga,” ujarnya.
Selain PKH dan Program Sembako, pemerintah kini menggulirkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS). Total 47.910 penerima telah diverifikasi oleh aparat desa sebelum disalurkan melalui PT POS.
BLTS memiliki dua skema:
1. Penebalan bantuan bagi penerima PKH dan Program Sembako
2. Penerima baru di luar kedua program tersebut
Meski demikian, proses verifikasi desa membuat banyak warga harus menunggu lebih lama sebelum dipastikan lolos sebagai penerima.***
Sumber : TribunNews.com