BANDUNG – Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi (MBG) Provinsi Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung.
Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Koordinator, Wakil Menteri Dalam Negeri, Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Gubernur Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, serta para Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat.
Dalam arahannya, Menteri Koordinator menegaskan bahwa peran pemerintah provinsi dan pemerintah daerah harus berjalan seiring dan saling menguatkan dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menekankan pentingnya pengawasan berkala terhadap kualitas bahan pangan, khususnya sayur dan ikan, serta penguatan rantai pasok melalui KDKMP, SPPG, Bulog, dan mitra lainnya.
Program MBG diharapkan mampu menggerakkan ekonomi rakyat serta memberikan dampak luas di sektor pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Program MBG saat ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat secara nasional, dengan dukungan 30.000 SPPG dan alokasi APBN sebesar Rp171 triliun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
Program ini juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045. Menko turut mengapresiasi keberadaan 145 dapur SPPG tanggap darurat yang telah beroperasi membantu masyarakat terdampak bencana banjir di Sumatra.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat menekankan perubahan paradigma dalam pengawasan makanan MBG, khususnya pemeriksaan kualitas makanan yang diterima siswa di sekolah.
Ia menyampaikan bahwa dengan APBD Jawa Barat mencapai sekitar Rp50 triliun, program MBG diharapkan memiliki multiplier effect ekonomi yang kuat dan mampu menggerakkan perputaran uang di masyarakat.***
Sumber : Prokompim Karawang
