Kamis, September 18, 2025
spot_img

Pelecehan Seksual Terhadap Pasien Anak Disabilitas, Perawat DS Ditetapkan Tersangka

Kepolisian Resor (Polres) Cirebon Kota, Jawa Barat, menetapkan seorang oknum perawat berinisial DS sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual terhadap pasien anak disabilitas di sebuah rumah sakit wilayah Cirebon.

Kepala Polres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar di Cirebon, Sabtu, mengatakan bahwa penetapan tersangka setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup dan meminta keterangan dari 21 saksi.

“Penanganan kasus ini kini telah masuk tahap penyidikan, dan hari ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka,” katanya, dilansir dari Antara.

AKBP Eko mengungkapkan bahwa pelecehan ini terjadi pada tanggal 21 Desember 2024 terhadap korban berusia 16 tahun, yang saat itu sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

“Kasus ini baru dilaporkan kepada pihak kepolisian pada tanggal 5 Mei 2025,” kata Kapolres.

Sebelum laporan tersebut, kata dia, pihak rumah sakit sempat melakukan mediasi antara keluarga korban dan terlapor sebanyak tiga kali. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Dalam penyidikan, polisi menyita beberapa barang bukti seperti pakaian korban, dokumen hasil mediasi, serta jadwal kerja tersangka saat kejadian.

Tindakan pelecehan oleh tersangka sebanyak tiga kali, saat korban tidak didampingi keluarga dan berada dalam kondisi perawatan di ruang isolasi rumah sakit tersebut.

Dari hasil visum, kata AKBP Eko, ditemukan indikasi adanya tindakan pelecehan seksual, yakni disetubuhi. Hasil tersebut turut menguatkan keterangan korban dan bukti lain yang telah dikumpulkan.

Dari hasil pendalaman, lanjut dia, penyidik juga mengidentifikasi adanya dugaan kasus serupa yang pernah melibatkan tersangka, baik di rumah sakit yang sama maupun di rumah sakit lain di luar Cirebon.

“Dari hasil pemeriksaan, rupanya ada korban lain, yakni pada bulan Oktober 2024 saat ada peserta magang di rumah sakit itu dilecehkan oleh tersangka. Selain itu, di Kuningan juga sama,” katanya.

Meski kasus sebelumnya tidak sampai ke ranah hukum, menurut Kapolres, keterangan dari sejumlah saksi dan dokumen yang dikumpulkan turut mendukung penyidikan terhadap tersangka.

Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

Sumber : Antara

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Alhamdulillah, Penyandang Disabilitas ini Diberangkatkan Umroh oleh Bupati Aep

KARAWANG - Perasaan bahagia dirasakan Muhammad Rodi Kurnia, penyandang disabilitas asal Kabupaten Karawang yang tiba-tiba saja 'mendapat durian runtuh', karena tak pernah menyangka bisa...

Setelah Didemo Mahasiswa, DPRD Bekasi Ngaku Siap Evaluasi Tunjangan

BEKASI - Wakil Ketua bersama Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Usup Supriatna, menyatakan pihaknya siap melakukan evaluasi terkait besaran tunjangan dewan. Hal ini disampaikannya usai aksi unjuk rasa Badan Parlemen Pemuda dan Mahasiswa di...

Banyak Anggaran Dipangkas, Tapi Operasional Dedi Mulyadi Selangit

BANDUNG - Banyak pos anggaran yang dipangkas Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. Di tengah efisiensi yang dia galakkan, duit operasional "Bapak Aing" malah...

Dukun Pengganda Uang Janjikan Duit Sekoper, Ternyata Isinya Cuma Bantal

JAKARTA - Polisi mengungkap tipu daya pria H alias Romo (45) yang mengaku sebagai dukun pengganda uang terkait penemuan 'gudang' dolar AS di Apartemen...

2 Anggota TNI AD Terlibat Kasus Pembunuhan Kacab Bank

JAKARTA - Pomdam Jaya menetapkan dua anggota TNI AD Sersan Kepala (Serka) N dan Kopral Dua (Kopda) FH sebagai tersangka penculikan dan pembunuhan M Ilham Pradipta (MIP)...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img
spot_img
spot_img

Pemerintahan

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI