Minggu, Agustus 3, 2025
spot_img

Ono Surono Bantah Suruh Kades Pasirmunjul Kritisi Dedi Mulyadi

PURWAKARTA – Sebuah video yang di-upload di instagram pribadi Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein (Om Zein) tengah hangat menjadi pembicaraan masyarakat.

Yaitu sebuah video Kades Pasirmunjul Kecamatan Sukatani yang mengaku disuruh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono untuk mengkritisi Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi agar segera turun tangan mengatasi bencana tanah bergerak di desa tersebut.

Menyikapi video ini, Ono Surono membantah jika ia telah memerintahkan Kades Pasirmunjul untuk mengkritisi Dedi Mulyadi terkait dengan peristiwa bencana pergerakan tanah di wilayahnya.

Menurut Ono, dirinya hanya meminta harapan Kades kepada pemerintah yang hingga kemarin belum juga memberikan bantuan secara tuntas.

“Saya ke Desa Pasir Munjul untuk melihat kondisi masyarakat yang terkena musibah pergerakan tanah, ada 250 orang kehilangan tempat tinggal, 58 rumah rusak berat. Saya baru pertama kali kesana dan baru pertama kali juga bertemu dengan kepala desa. Namanya juga sampai saat ini saya belum hapal. Jadi tidak ada kedekatan antara saya dan kepala desa tersebut,” kata Ono saat dikonfirmasi media, dilansir dari RRI.co.id, Selasa, (17/6/2025).

Pada saat memantau, meninjau dan memastikan pemerintah hadir di lokasi bencana, Ono menanyakan harapan Kades Pasir Munjul.

“Dan dijawab seperti itu, memang ada skenario? Tidak ada, ya memang seperti itu. Memang saya bisa nyuruh? Ya tidak bisa, karena saya juga tidak dekat dengan kades. Tidak mungkin juga saya memberikan titah kepada kades tersebut,” ujarnya.

Tapi intinya, kata Ono, dirinya hanya memastikan bahwa pemerintah itu hadir. Mungkin kata Ono, Kades Pasir Munjul menyampaikan hal seperti itu dalam kondisi yang panik.

“Bayangkan, logistik untuk makan hari itu akan habis, sementara belum ada kepastian dari pemerintah kapan bantuan akan datang. Nasib rakyatnya juga belum jelas. Mungkin saja kades itu meluapkan harapannya supaya didengar,” bebernya.

Menurut Ono, bila Bupati Purwakarta ingin benar-benar mengurus warga Pasir Munjul, tidak perlu memviralkan hal-hal yang berkaitan dengan Kades yang katanya bicara atas titah dirinya.

“Banyak saksi kok, ada Wakil Ketua dan anggota DPRD Purwakarta, ada Tagana, ada BPBD, ada staf desa tersebut, ada masyarakat juga. Saya pastikan saya tidak memerintahkan dan hanya meminta harapan dari kades, Dan itu realitanya,” ujar Ono.

“Semoga Gubernur Jawa Barat dan Bupati Purwakarta tidak sensi lah dengan hal-hal tersebut. Kades juga kan rakyat yang dapat menyampaikan aspirasinya. Jangan dipersekusi, jangan diinterogasi seperti itu,” ucap Ono menambahkan.

Diketahui, berdasarkan laporan sementara, bencana pergerakan tanah di Desa Pasirmunjul Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta – Jawa Barat, sekitar 58 rumah rusak berat dan 250 jiwa mengungsi.

Kemudian, 1 unit fasilitas umum rusak berat, 1 unit tempat ibadah rusak berat, 3 rumah rusak sedang, dan 8 rumah rusak ringan.

Luas lokasi terdampak pergerakan tanah ini diperkirakan mencapai 18.757,15 meter persegi.

Total warga terdampak mencapai 249 jiwa. Sebanyak 115 jiwa masih bertahan di rumah masing-masing, sedangkan 79 warga mengungsi di rumah kerabat, dan 55 jiwa mengungsi di Kantor Desa Pasir Munjul.

Bupati Purwakarta, Om Zein memastikan bahwa Pemkab Purwakarta akan segera mengatasi persoalan bencara tanah bergerak di wilayahnya. Bahkan ia mengaku sedang mencari tanah untuk merelokasi warga.

Atas bencana ini, Om Zein menegaskan sejak awal ia dan BPBD Jabar sudah hadir membantu evakuasi warga dan mencarikan solusi ke depannya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

PPATK Blokir Rekening Pasif, Mahfud MD : ‘Jahat itu, Terlalu Jahat’

YOGYAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menuai kritik keras dari berbagai lapisan masyarakat pasca-melakukan pemblokiran massal terhadap rekening-rekening pasif (dormant) milik...

Hati-hati! Polda Jabar akan Tindak Pengibaran ‘Bendera One Piece’

BANDUNG - Polda Jawa Barat menyatakan tengah mendata pengibaran bendera Jolly Roger khas kelompok bajak laut protagonis dalam manga One Piece yang mulai bermunculan...

Langkah Bupati Sudah Tepat, PERADI Minta Kejari Segera Kembalikan Deviden Petrogas Rp 101 Miliar yang Disita

KARAWANG - Praktisi hukum dan pengamat kebijakan, Asep Agustian SH.MH menilai jika langkah Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh di dalam melakukan restrukturisasi kepengurusan PD...

Dikritik Bu Cinta, KDM Langsung Angkat Bicara

BANDUNG - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) soal rombel 50 siswa per kelas ternyata juga dikritik Anggota Komisi VIII DPR, Atalia...

Sekda Minta Perguruan Tinggi Terlibat Atasi Pengangguran dan Kemiskinan

BANDUNG - Perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Barat didorong untuk berperan aktif dalam mengatasi berbagai persoalan di Jabar, khususnya pengangguran, kemiskinan, dan pengelolaan...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI