Kamis, Oktober 23, 2025
spot_img

Muhammadiyah Kritik Kebijakan KDM, Minta Pendidikan Militer Dikaji Ulang

Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengkritik program pengiriman pelajar nakal ke barak militer oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi. Haedar meminta program ini dikaji ulang.

Menurut Haedar, program pendidikan barak tidak bersifat artifisial. Menurutnya, jika program ini dibuat untuk mendisiplinkan pelajar bandel, harusnya menggunakan aspek fisik.

“Semestinya dikaji ulang lah. Disiplin itu kan tidak berarti fisik, tapi mentalitas, tapi yang namanya pendidikan itu termasuk perubahan kurikulum, pola yang kita kembangkan itu hasil kajian yang disebut dengan kajian akademik, dan kita harus membiasakan itu,” kata Haedar saat ditemui di Kasihan, Bantul, dilansir detikJogja, Minggu (25/5/2025).

Berita Lainnya  Prabowo Naikan Gaji Hakim sampai 280%, Supaya Tidak Bisa 'Dibeli'

Haedar menuturkan program ini harus dikaji ulang mengacu pada undang-undang dan naskah akademik yang berlaku. Termasuk harus melibatkan stakeholder di bidang akademik.

“Bahkan, segala rancangan undang-undang mestinya didasarkan pada naskah akademik. Naskah akademik itu melibatkan berbagai stakeholder untuk mengkritisi dan memberi masukan secara akademik. Supaya hasil yang terbaik biar pun tidak sempurna,” lanjutnya.

Maka dari itu, Haedar menyarankan Dedi Mulyadi untuk berkomunikasi dengan Kemendikdasmen untuk mengkaji ulang program ini. Tujuannya agar program yang dibuat sesuai dengan koridor sistem pendidikan.

Berita Lainnya  Ngencleng di Jalan Bangun Masjid Dilarang, Tapi Sekarang Nyuruh Warga Rereongan Sapoe Sarebu

Sumber : Detik

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

KDM Kaget Sumber Air Aqua dari Sumur Bor, Bukan 100% Air Pegunungan Seperti di Iklan

SUBANG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan sidak ke pabrik air minum Aqua di Subang. Dalam kunjungan tersebut, ia menyoroti aktivitas industri yang dinilai dapat menimbulkan risiko...

Prabowo Naikan Gaji Hakim sampai 280%, Supaya Tidak Bisa ‘Dibeli’

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar hakim menjadi sosok yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Oleh karena itu, ia mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan...

Jawa Barat Jadi Jalur Strategis Distribusi Rokok Ilegal, Cirebon dan Purwakarta Paling Banyak Peredarrannya

JAKARTA - Bea Cukai Jawa Barat mengingatkan ancaman hukuman terkait peredaran rokok ilegal. Bukan cuma produsen dan penjual, pemakai rokok ilegal pun terancam pidana. "Sesuai...

Cek Duit Mengendap Rp 4,17 Triliun, Dedi Mulyadi Sambangi BI dan Kemendagri

JAKARTA  - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi akan menyambangi Bank Indonesia (BI) seusai menyampaikan paparan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari ini. Dedi mengaku...

Judicial Review SK Bupati Soal 620% Kenaikan Pajak ke MA ‘Salah Kamar’

KARAWANG – Pusat Studi Konstitusi dan Kebijakan (PUSTAKA) menilai langkah hukum judicial review atau menggugat Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang Nomor : 973/Kep.502-Huk/2021 tentang...

Peristiwa

Puluhan Siswa Purwakarta Keracunan Usai Santap Nasi Kotak di Acara Parade Drumband

PURWAKARTA - Suasana Puskesmas Maniis, Kabupaten Purwakarta, tampak penuh sesak pada Senin (20/10/2025) sore. ‎ ‎Pantauan Tribunjabar.id di lokasi, puluhan pelajar laki-laki dan perempuan terbaring di...

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI