Kamis, September 18, 2025
spot_img

Menyangkut Ketahanan Pangan dan Ekonomi Rakyat, Peternakan Harus Dapat Perhatian Lebih

Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Sentra Pelayanan Ternak dan Hewan (SPTH) di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat (13/6/2025), sekitar pukul pukul 09.00 WIB.

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2024.

Agenda ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja SPTH selama tahun 2024, khususnya terkait penggunaan anggaran, peningkatan kualitas layanan kesehatan hewan, dan kontribusi terhadap ketahanan pangan di sektor peternakan.

Berita Lainnya  Polemik Hibah OKP-Ormas Dihapuskan, Ketua DPRD : Kesbangpol Harus Sampaikan Klarifikasi

Rombongan Komisi II disambut oleh jajaran pimpinan SPTH Jatinangor. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai capaian program, tantangan pelaksanaan di lapangan, serta strategi pengembangan ke depan, termasuk pemanfaatan inovasi teknologi dan pemberdayaan peternak lokal.

Anggota Komisi II, Dea Eka Rizaldi, S.H. menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi langsung di lapangan sebagai bentuk komitmen DPRD dalam mendorong penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa sektor peternakan perlu mendapatkan perhatian lebih, karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan perekonomian rakyat.

Berita Lainnya  Rapat Paripurna Hari Jadi ke-392 Karawang Dihadiri Dedi Mulyadi

“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang digunakan dari APBD benar-benar memberi dampak nyata. Kunjungan ini adalah bagian dari tugas kami dalam mengawasi pelaksanaan program, agar sesuai dengan perencanaan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Jawa Barat,” ujar Dea Eka Rizaldi, S.H.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan masukan penting bagi Komisi II dalam penyusunan rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur atas APBD 2024.

Berita Lainnya  Wow! Ternyata Anggota DPRD Jabar Dapat Tunjangan Perumahan Rp 62 Juta/bulan

“Sekaligus memperkuat sinergi antara DPRD dan perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan,” tandasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Soal Janji 1.000 Rumah Panggung di Karawang, Dedi Mulyadi : Datanya Gak Ngirim-ngirim, Gimana Kita Bisa Membangun

KARAWANG - Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan pernyataan atas janjinya yang tak kunjung terealisasi, mengenai pembangunan 1.000 rumah panggung di Desa...

Diduga Bodong, Musprov Kadin di Karawang Batal Digelar

KARAWANG - Kabar adanya rencana penyelenggaraan Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat yang diagendakan berlangsung di Hotel Mercure, Karawang...

Tolak Holywings di Jalan Tuparev, Masyarakat Bakal Gelar Demo Jumat Besok

KARAWANG – Gelombang penolakan terhadap rencana pendirian tempat hiburan malam (THM) Holywings di Jalan Tuparev, tepatnya di bekas gedung Karawang Theater, semakin menguat. Sejumlah elemen...

Tak Dilibatkan dalam Pengembangan Stadion Patriot Chandrabhaga, DPRD Bekasi Kota Bakal Panggil Dispora

KOTA BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menggandeng PT Garuda Gemah Nusantara terkait perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan Stadion Patriot Candrabhaga, Kecamatan Bekasi Selatan. Penandatanganan...

Iming-iming Gaji Tinggi Kerja di Salon Malaysia, Polisi Gagalkan Kasus Perdagangan Anak di Bawah Umur

BEKASI - Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi berhasil menggagalkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menyasar anak di bawah umur dengan modus menawarkan pekerjaan di luar...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img
spot_img
spot_img

Pemerintahan

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI