Kamis, Oktober 23, 2025
spot_img

Mendagri Puji KDM dalam Pengelolaan APBD Jabar 2025

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atas capaian positif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Ditjen Bina Keuangan, Kamis (8/5/2025).

Dalam paparannya, Tito menyebut realisasi pendapatan Jawa Barat mencapai 32 persen hingga 2 Mei 2025—tertinggi secara nasional. Ia menyatakan capaian ini sebagai bentuk nyata dari prestasi dan kinerja Gubernur Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM.

Berita Lainnya  Kepemimpinan TNI Harus 'Ing Ngarso Sung Tulodo'

“Kita lihat Jawa Barat bagus. Realisasi pendapatannya 32 persen. Ini apresiasi saya untuk Pak Gubernur Dedi. Angka ini menunjukkan prestasi, menunjukkan kinerja, dan tidak bisa dibantah,” ujar Tito.

Selain pendapatan, realisasi belanja Pemda Provinsi Jawa Barat juga dinilai sangat baik, mencapai 21,91 persen. Tito menilai kinerja ini menunjukkan bahwa uang daerah beredar secara optimal di masyarakat.

“Pembelanjaan juga sangat bagus. Bahkan tertinggi. Artinya, uang beredar di masyarakat cukup besar, namun Jabar masih memiliki cadangan sekitar 10–11 persen. Ini penting jika sewaktu-waktu diperlukan untuk penanganan bencana atau kebutuhan mendesak lainnya,” jelasnya.

Berita Lainnya  Organisasi Wanita Harus Beri Dampak Nyata bagi Masyarakat

Tito menekankan pentingnya belanja pemerintah daerah sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Belanja yang tinggi akan mendorong perputaran uang di masyarakat dan menstimulasi sektor swasta.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD oleh para kepala dinas. “Belanja itu tanggung jawab kepala dinas. Harus dicek, mana kadis yang lincah, mana yang lambat,” tegasnya.

Dengan capaian yang disebutnya ‘tak bisa dibantah’, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuktikan kemampuannya dalam mengelola anggaran daerah secara efisien dan berdampak langsung terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Berita Lainnya  Bupati Aep Ancam Potong Tunjuangan ASN Malas

Sumber : jabarprov.go.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Memendam Hasrat Seksual Sejak Lama Jadi Alasan Heryanto Tega Rudapaksa dan Bunuh Dina Oktaviani

PURWAKARTA - Polres Purwakarta mengungkap motif pembunuhan pegawai Alfamart Rest Area KM 72 Tol Cipularang, Dina Oktaviani (21) oleh atasannya, Heryanto (27), ternyata karena...

Kiyai Uyan Minta Politisasi Masjid Agung Segera Dihentikan

KARAWANG - Polemik dualisme SK DKM Masjid Agung atau Masjid Syekh Quro Karawang masih terus bergulir dan menuai sorotan publik. Kali ini giliran Ketua Jamiyyah...

KDM Kaget Sumber Air Aqua dari Sumur Bor, Bukan 100% Air Pegunungan Seperti di Iklan

SUBANG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan sidak ke pabrik air minum Aqua di Subang. Dalam kunjungan tersebut, ia menyoroti aktivitas industri yang dinilai dapat menimbulkan risiko...

Prabowo Naikan Gaji Hakim sampai 280%, Supaya Tidak Bisa ‘Dibeli’

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar hakim menjadi sosok yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Oleh karena itu, ia mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan...

Jawa Barat Jadi Jalur Strategis Distribusi Rokok Ilegal, Cirebon dan Purwakarta Paling Banyak Peredarrannya

JAKARTA - Bea Cukai Jawa Barat mengingatkan ancaman hukuman terkait peredaran rokok ilegal. Bukan cuma produsen dan penjual, pemakai rokok ilegal pun terancam pidana. "Sesuai...

Peristiwa

Puluhan Siswa Purwakarta Keracunan Usai Santap Nasi Kotak di Acara Parade Drumband

PURWAKARTA - Suasana Puskesmas Maniis, Kabupaten Purwakarta, tampak penuh sesak pada Senin (20/10/2025) sore. ‎ ‎Pantauan Tribunjabar.id di lokasi, puluhan pelajar laki-laki dan perempuan terbaring di...

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI