Kamis, Oktober 23, 2025
spot_img

Mendagri Minta Pejabat Tak Pamer Kemewahan di Tengah Marak Demo

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para pejabat negara dan keluarganya tidak pamer (flexing) gaya hidup mewah dan menjaga sikap sederhana di tengah maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah.

Ia mengingatkan agar tidak menampilkan gaya hidup mewah, termasuk dalam acara seremonial maupun kegiatan pribadi. Sebab, sikap itu dapat memicu sentimen negatif di masyarakat.

“Di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Jadi baik hari ulang tahun (HUT) daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu. Itu jauh lebih bermanfaat,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Kantor Pusat Kemendagi, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

Berita Lainnya  Kesepakatan Damai di Gaza Resmi Ditandatangani

“Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain. Kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat,” tambahnya.

Ia menekankan agar pejabat tidak melakukan flexing kemewahan. Cara berpakaian, penggunaan cincin, jam tangan, hingga kendaraan pribadi perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan persepsi negatif.

“Ini situasinya sangat tidak bagus, sensitif, termasuk juga acara-acara pribadi. Saya paham mungkin ada resepsi pernikahan, ulang tahun, yang ingin dirayakan, lebih baik dirayakan dengan cara-cara yang sederhana,” ujarnya.

Berita Lainnya  Allahu'Akbar! Warga Gaza Sambut Gembira Kesepakatan Damai Israel-Hamas

Tito menyoroti peran media sosial, terutama TikTok, yang kerap digunakan untuk menyebarkan potongan video hingga siaran langsung.

“Jadi hati-hati. Menjarah juga ada live. Live-nya pakai TikTok. Ini gampang sekali masyarakat diprovokasi,” katanya.

Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah menunda perjalanan ke luar negeri dan tetap berada di wilayah masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama forkopimda.

“Kalau kepala daerahnya enggak ada, nanti akan kehilangan induk. Siapa yang mengendalikan? Teman-teman kepolisian, dan kemudian TNI, juga mengharapkan kepala daerahnya hadir, ada di situ,” kata Tito.

Berita Lainnya  Dugaan Malapraktik RS Hastien, Pasien Meninggal Usai Jalani Operasi, DPR Desak Kemenkes Investigasi

Baca artikel CNN Indonesia “Mendagri Minta Pejabat Tak Flexing Kemewahan di Tengah Marak Demo” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250901160351-92-1268891/mendagri-minta-pejabat-tak-flexing-kemewahan-di-tengah-marak-demo.

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

KDM Kaget Sumber Air Aqua dari Sumur Bor, Bukan 100% Air Pegunungan Seperti di Iklan

SUBANG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan sidak ke pabrik air minum Aqua di Subang. Dalam kunjungan tersebut, ia menyoroti aktivitas industri yang dinilai dapat menimbulkan risiko...

Prabowo Naikan Gaji Hakim sampai 280%, Supaya Tidak Bisa ‘Dibeli’

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar hakim menjadi sosok yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Oleh karena itu, ia mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan...

Jawa Barat Jadi Jalur Strategis Distribusi Rokok Ilegal, Cirebon dan Purwakarta Paling Banyak Peredarrannya

JAKARTA - Bea Cukai Jawa Barat mengingatkan ancaman hukuman terkait peredaran rokok ilegal. Bukan cuma produsen dan penjual, pemakai rokok ilegal pun terancam pidana. "Sesuai...

Cek Duit Mengendap Rp 4,17 Triliun, Dedi Mulyadi Sambangi BI dan Kemendagri

JAKARTA  - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi akan menyambangi Bank Indonesia (BI) seusai menyampaikan paparan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari ini. Dedi mengaku...

Judicial Review SK Bupati Soal 620% Kenaikan Pajak ke MA ‘Salah Kamar’

KARAWANG – Pusat Studi Konstitusi dan Kebijakan (PUSTAKA) menilai langkah hukum judicial review atau menggugat Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang Nomor : 973/Kep.502-Huk/2021 tentang...

Peristiwa

Puluhan Siswa Purwakarta Keracunan Usai Santap Nasi Kotak di Acara Parade Drumband

PURWAKARTA - Suasana Puskesmas Maniis, Kabupaten Purwakarta, tampak penuh sesak pada Senin (20/10/2025) sore. ‎ ‎Pantauan Tribunjabar.id di lokasi, puluhan pelajar laki-laki dan perempuan terbaring di...

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI