Perseteruan antara Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) dengan anggota Fraksi PDI-P terus memanas. Yaitu dimana keduanya terus saling melemparkan sindiran.
Setelah KDM melemparkan sindiran kepada Anggota DPRD Jabar Fraksi PDI-P yang tidak hadir di kegiatan Musrenbang Cirebon, kini giliran PDI-P yang menyindir balik bahwa KDM merupakan gubernur yang tidak pernah melibatkan anggota DPRD didalam membuat kebijakan.
“Pak Dedi mengeluarkan kebijakan soal anak nakal masuk barak militer itu tidak dibicarakan di DPRD, tentang pembongkaran bangunan yang mungkin memang bangunannya melanggar aturan tidak pernah dikomunikasikan”, tutur Anggota DPRD Jabar Fraksi PDI-P, Doni Maradona.
“Banyak lagi lainnya soal vasektomi ada dia bicarakan ke DPRD? Tidak ada,” katanya, dilansir dari Tribun.
Doni mengingatkan kepada KDM bahwa para anggota DPRD Jabar merupakan perwakilan rakyat.
“Apapun kebijakan pemerintah yang ditanyakan rakyat adalah wakil yang mereka pilih. Kalau tidak ada informasi dari pemimpinnya bagaimana kita jelaskan ke bawah?” pungkasnya.
Sebelumnya, KDM membuat video sindiran di instagram pribadinya dengan judul ‘Renungan Akhir Pekan’.
“Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang, ingin dihargai tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat,” kata Dedi dikutip dari Instagramnya, pada Sabtu (17/5/2025).
“Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang pada rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima dianggap melanggar konstitusi.”
“Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa?” katanya.***
