BEKASI – Aksi unjuk rasa mahasiswa di Gedung Bupati Bekasi, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (2/4/2026) diwarnai aksi saling dorong dan nyaris bentrok dengan petugas Satpol PP serta kepolisian.
Ketegangan terjadi saat massa berusaha memaksa masuk ke area depan gedung bupati, hingga akhirnya berhasil menduduki lokasi tersebut.
Dalam aksi itu, mahasiswa menyuarakan delapan tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari penanganan banjir, ketenagakerjaan, pendidikan, keresahan pemuda, pelayanan masyarakat, kinerja BUMD, hingga sektor kesehatan.
Perwakilan mahasiswa, Faisal (24) mengatakan aksi yang dilakukan bukan sekadar demonstrasi spontan, melainkan telah melalui kajian dan pengumpulan data lapangan.
“Kami tidak asal turun melaksanakan aksi. Kami juga melakukan riset dan mencari data, bahwa memang ada poin-poin yang harus dibenahi. Tadi saya sampaikan ada delapan poin tuntutan,” ujar Faisal kepada wartawan di lokasi, Kamis (2/4/2026).
Faisal menjelaskan, salah satu isu utama yang diangkat adalah penanganan banjir di Kabupaten Bekasi. Menurut dia, pada tahun lalu hampir seluruh wilayah Kabupaten Bekasi terdampak banjir dan sekitar 100 rumah terendam.
“Tahun lalu hampir seluruh wilayah di Kabupaten Bekasi terdampak banjir. Kurang lebih ada sekitar 100 rumah yang terendam. Ini menjadi PR bersama bagi pemerintah daerah dan DPRD,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya bersama PMII sebelumnya telah melakukan pengawalan dan advokasi terhadap warga terdampak banjir. Namun hingga kini, menurutnya, belum ada solusi nyata dari pemerintah daerah.
Selain banjir, mahasiswa juga menyoroti sektor pendidikan. Faisal menyebut pemerintah daerah sebelumnya mengalokasikan sekitar 160 kuota bagi mahasiswa berprestasi, tetapi dinilai belum memberi perhatian yang seimbang kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“Kami tidak mengesampingkan kuota untuk mahasiswa berprestasi. Namun, di sisi lain pemerintah juga harus memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu,” tegasnya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran seharusnya tidak menjadi alasan. Ia menilai Kabupaten Bekasi yang memiliki kawasan industri besar dapat memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk membantu pembiayaan pendidikan masyarakat kurang mampu.
Tidak hanya itu, massa aksi juga menyoroti layanan kesehatan di Kabupaten Bekasi. Faisal menilai masih banyak warga yang memilih berobat ke Kota Bekasi karena kecewa terhadap kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Bekasi.
“Sedikit banyak masyarakat Kabupaten Bekasi justru berobat ke Kota Bekasi karena kecewa dengan pelayanan, kualitas, dan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah sebesar Kabupaten Bekasi,” ucapnya.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa lainnya, Adil (23) menjelaskan gesekan yang terjadi di depan gerbang kompleks kantor bupati merupakan bagian dari dinamika aksi saat massa meminta akses untuk masuk lebih dekat ke gedung yang menjadi sasaran tuntutan mereka.
“Sebenarnya, gesekannya tidak terlalu berarti. Itu bagian dari dinamika aksi. Kami sudah meminta secara baik-baik kepada aparat kepolisian dan Satpol PP agar mempersilakan kami masuk, karena rasanya apa yang kami suarakan itu tidak terdengar oleh pihak yang menjadi objek tuntutan kami,” katanya.
Adil menegaskan, mahasiswa tidak hanya menuntut respons dari unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, tetapi juga meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi dan Plt Bupati Bekasi hadir langsung menemui massa aksi.
“Kami juga menuntut kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi dan juga Plt Bupati Bekasi. Selama dua orang itu belum hadir, kami akan tetap di sini untuk menunggu,” ujarnya.
Menurut Adil, massa akan bertahan hingga malam apabila dua pejabat tersebut tidak juga datang menemui mereka. Bahkan, ia mengancam aksi lanjutan dengan skala lebih besar jika tuntutan mahasiswa diabaikan.
Kalau mereka belum datang juga, kami tunggu sampai malam. Kami tunggu sampai mereka datang,” katanya.
Ia menegaskan, apabila aksi tersebut tidak direspons dengan baik maka akan ada demonstrasi lanjutan.
“Apabila hal ini tidak diindahkan, kami pastikan pimpinan Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak akan pernah nyenyak setiap malam,” sambungnya.
Hingga aksi berlangsung, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait delapan tuntutan mahasiswa maupun permintaan massa agar plt bupati dan sekda turun langsung menemui demonstran.***
Sumber : beritasatu.com
