Kamis, Juli 24, 2025
spot_img

Demo Kantor DLHK, Mahasiswa Tuntut Sanksi Pembuangan Limbah Medis di Karangligar

Bertepatan dengan peringatan Hari Bumi se-Dunia, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pangkal Perjuangan Karawang (AMPERA) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang, Selasa (22/4/2025).

Selain melakukan orasi, mahasiswa juga melemparkan berbagai jenis sampah di depan gerbang kantor DLHK, sebagai simbol kekecewaan sekaligus kritik keras terhadap buruknya kinerja DLH Karawang dalam menangani permasalahan pencemaran lingkungan di Karawang.

Mahasiswa menilai DLHK telah gagal dalam mengelola lingkungan hidup Karawang, karena terlalu mentolelir berbagai jenis pencemaran lingkungan, terutama dalam menangani tiga kasus pencemaran lingkungan yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.

Tiga kasus itu diantaranya pembuangan limbah medis rumah sakit di pemukiman Desa Karangligar, limbah tinja ke Sungai Kocon Desa Tegalsawah, serta belum adanya solusi konkret untuk menangani sejumlah persoalan di TPAS Jalupang.

Mahasiswa menilai kinerja DLHK Karawang lamban, tidak transparan dan gagal menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus pencemaran lingkungan di Karawang.

Kepala DLHK Karawang, Iwan Ridwan mengatakan, pihaknya berkomitmen akan menyelesaikan beberapa persoalan yang menjadi tuntutan massa aksi. Meskipun Iwan tidak menyebutkan tenggang waktunya berapa lama.

Adapun terrkait sanksi dua rumah sakit swasta yang membuang limbah medis di pemukiman warga Desa Karangligat, Iwan menjelaskan jika dalam Perbup, DLHK tidak memiliki kewenangan pencabutan izin.

Oleh karenanya, ia perlu berkoordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan dalam hal sanksi pencabutan izin ini. Sehingga jangan sampai keputusan yang diambil DLHK digugat di PTUN.

“Jangan sampai nanti kita digugat di pengadilan,” terang Iwan Ridwan, di depan massa aksi.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kebijakan KDM Soal Jam Masuk Sekolah juga Mulai Dikeluhkan Buruh

KARAWANG - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi mengenai jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB ternyata tidak hanya dikeluhkan para orangtua siswa yang...

Kuasa Hukum Mahasiswi NA Minta Asistensi Komisi III DPR RI

JAKARTA - Setelah menyurati Komnas Perempuan, Gary Gagarin & Patners - Kuasa hukum NA (19) mahasiswi terduga korban kasus pelecehan seksual di Kabupaten Karawang...

Dampak Kebijakan KDM, Sekolah Swasta di Depok Hanya Terima 4 Siswa Baru

DEPOK - Diduga akibat dampak kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi yang memberlakukan kebijakan penambahan rombel 50 siswa per kelas untuk sekolah negeri,...

Dea Eka Serap Aspirasi Warga Gintungkerta – Klari

KARAWANG - Dea Eka Rizaldi SH, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, melaksanakan kegiatan reses di Desa...

Peringati HAN 2025, Pemkot Bandung Bagikan 52 Ribu Kartu Identitas Anak

BANDUNG -  Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2025, Pemerintah Kota Bandung menggelar serangkaian kegiatan kolaboratif yang melibatkan berbagai perangkat daerah. Puncak peringatan...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI