BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut Lebaran menjadi momentum untuk evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam pengelolaan anggaran yang dinilai masih belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat.
KDM mengatakan, evaluasi tersebut akan berlanjut dalam pembahasan RAPBD 2027, dengan fokus pada pengurangan porsi anggaran bagi penyelenggara negara atau yang ia analogikan sebagai “amilin” dalam konsep zakat.
“Dalam tafsir zakat, pemerintah ini kan amilin. Nah, jatah amilinnya jangan kegedean,” ujar Dedi, sesuai salat idulfitri di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (21/3/2026).
Dedi menyebut, saat ini porsi anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan telah dibatasi maksimal 30 persen.
Angka tersebut, menurutnya, sudah lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya yang sempat mencapai 40 hingga 60 persen, bahkan ada yang sampai 70 persen.
“Sekarang 30 persen itu sudah bagus dibanding dulu. Pernah 40, 60, bahkan 70 persen untuk penyelenggara negara,” katanya.
Namun demikian, Dedi menilai angka tersebut masih bisa ditekan lebih rendah agar alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat bisa lebih besar.
Dedi menargetkan, ke depan porsi tersebut dapat dikurangi menjadi 25 persen, bahkan hingga 20 persen.
“Saya berharap Jawa Barat tidak sampai 30 persen. Bisa 25 atau bahkan 20 persen,” ucapnya.
Meski demikian, ia mengakui besarnya jumlah pegawai dan tenaga pendidik di Jawa Barat menjadi tantangan tersendiri dalam menekan belanja aparatur.
“Karena jumlah pegawai sangat banyak, kemudian jumlah guru juga sangat banyak,” katanya.(*)
Sumber : TribunNews
