Senin, Maret 23, 2026
spot_img

Dedi Mulyadi Ingin Sekolah Swasta Digratiskan untuk Warga Miskin

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan seluruh anak di Jabar bisa sekolah minimal selama 12 tahun.

Untuk mengejar target partisipasi sekolah 12 tahun tersebut, Dedi menuturkan pihaknya sudah memiliki strategi yang telah disepakati dengan DPRD Jabar.

“Angka anak sekolah di Jawa Barat masih rendah. Target saya 12 tahun. Makanya, strateginya tadi sudah disepakati saat rapat bersama Banggar,” ucap Dedi ditemui usai rapat dengan Badan Anggaran DPRD Jabar, Kamis (22/5/2025).

KDM –sapaan Dedi– menjelaskan, strategi pertama untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah 12 tahun yaitu mempercepat pembangunan sekolah-sekolah pemerintah khususnya SMA yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Berita Lainnya  PGRI Bekasi Minta Dilibatkan dalam Setiap Kebijakan Pendidikan

“Strateginya pertama mempercepat pembangunan sekolah-sekolah pemerintah terutama SMA yang menjadi kewenangan Pemdaprov,” ucapnya.

Strategi berikutnya adalah menggratiskan biaya sekolah negeri dan swasta bagi seluruh anak di Jawa Barat.

“Kami akan menggratiskan pendidikan bagi seluruh rakyat Jabar di negeri dan swasta. Khusus untuk swasta digratiskan untuk masyarakat miskin sehingga diharapkan tahun ini angka partisipasi sekolah 12 tahun meningkat,” jelas KDM.

KDM melanjutkan, sekolah negeri dipastikan otomatis gratis karena dikelola pemerintah. Namun, tidak semua warga miskin bisa masuk ke sekolah negeri. Untuk itu pemerintah juga akan menjamin sekolah swasta gratis bagi warga miskin.

Berita Lainnya  Pelajar dan Mahasiswa Deklarasi 'Subang Tanpa Miras'

“Kalau negeri kan sudah otomatis gratis, tapi kan tidak semua warga miskin bisa masuk negeri pasti ada yang masuk swasta sehingga pemerintah menjamin pendidikan gratis untuk masyarakat miskin yang di sekolah swasta,” tuturnya.

Selain sektor pendidikan, rapat bersama Banggar DPRD Jabar juga menyepakati pergeseran anggaran untuk peningkatan belanja infrastruktur, dan kesehatan. Kemudian realokasi anggaran untuk penanganan bencana alam, penanganan sampah, lingkungan hidup, dan postur belanja lainnya.

Berita Lainnya  Bupati Purwakarta Lobi Mensos Minta Sekolah Rakyat Segera Berdiri

“Sebagaimana yang menjadi rekomendasi Pansus LKPJ tadi yaitu di peningkatan belanja infrastruktur, belanja pendidikan, kesehatan, realokasi penanganan bencana, belanja penanganan sampah, lingkungan hidup dan postur lainnya,” kata KDM.***

Sumber : jabarprov.go.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Pelaku Pembunuhan Cucu Mpok Nori Ditangkap

JAKARTA - Kasus pembunuhan tragis menimpa Dwintha Anggary, cucu dari komedian legendaris Mpok Nori. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kamar kosnya di kawasan...

Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah, MAKI Kritik Keras KPK

JAKARTA  - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengkritik keras sikap KPK yang mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah. KPK dinilai...

Gus Yaqut Menghilang di Rutan, Ternyata Jadi Tahanan Rumah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) membenarkan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) tak lagi menjalani penahanan di Rumah...

Dedi Mulyadi Mau Pangkas 20% Anggaran Pegawai Jabar

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut Lebaran menjadi momentum untuk evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam pengelolaan anggaran yang dinilai...

Roy Suryo Ogah Bela Rismon Sianipar, Setelah Minta RJ ke Jokowi

JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo mengaku tidak akan membela Rismon Sianipar yang sedang dilaporkan oleh kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan kasus ijazah palsu S2...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan