Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor turut prihatin dan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung terkait kasus dugaan eksploitasi terhadap mantan pekerja Oriental Circus Indonesia (OCI) yang pernah tampil di Taman Safari Indonesia.
Mewakili Bupati Bogor, Wakil Bupati Bogor Jaro Ade menghadiri rapat koordinasi membahas permasalahan kasus tersebut di Balaikota Depok pada Selasa (29/4/2025).
Jero Ade mengatakan, Pemkab Bogor menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah karena belum mengetahui secara utuh duduk perkara kasus itu.
“Kasus ini menjadi pembelajaran penting, tidak hanya bagi Taman Safari Indonesia, tetapi juga bagi seluruh pengelola tempat wisata di Kabupaten Bogor. Kami mendorong semua pihak untuk menjadikan ini sebagai refleksi agar pengelolaan wisata semakin baik ke depannya,” tambahnya.
Dia juga mengapresiasi penuh perhatian dan fasilitasi yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat, termasuk dalam hal kelancaran akses wisata ke kawasan Puncak.
Dalam kesempatan tersebut, Jaro Ade juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung segala upaya mediasi dan penyelesaian persoalan secara kekeluargaan.
“Kami percaya, jika Pak Gubernur hadir untuk memfasilitasi, tentu mempertimbangkan semua aspek, terutama sisi kemanusiaan. Kami sangat mengapresiasi perhatian beliau,” ujarnya.
Sebagai salah satu ikon wisata Kabupaten Bogor yang dikenal hingga mancanegara, Taman Safari Indonesia harus terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan standar pelayanan.
“Penting untuk membedakan antara persoalan pribadi dan tata kelola tempat wisata. Kami berharap semua pihak bisa menyelesaikan ini dengan cara yang bijak, menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah,” ucap Jero Ade.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan, rapat koordinasi membahas penanganan dampak psikososial terhadap para mantan pekerja sirkus yang diduga mengalami eksploitasi. Meskipun secara hukum kasus telah dihentikan (SP3), upaya penyelesaian tetap akan ditempuh secara kekeluargaan.
“Kami berencana mempertemukan pihak keluarga Taman Safari Indonesia dengan para mantan pekerja OCI yang merasa kehilangan identitas, mengalami tekanan psikologis, dan tidak terdaftar sebagai karyawan resmi,” ujarnya.
Ia berharap dialog dan pendekatan kemanusiaan dapat menjadi jalan keluar yang lebih baik dibandingkan dengan penyelesaian formal yang kerap berujung pada proses hukum panjang dan berlarut-larut.
“Insya Allah nanti ada solusi yang sifatnya personal. Kalau hanya mengandalkan aspek normatif, gugatan menggugat ini tidak akan selesai,” pungkasnya. (Diskominfo Kabupaten Bogor/ Rani)
