Sabtu, April 4, 2026
spot_img

Dari Pada Gratiskan Parkir RSUD, GMPI Tantang Potong Tunjangan Anggota DPRD

KARAWANG – Ormas Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) ikut menyoroti usulan Anggota Komisi II DPRD Karawang, Mulyadi, soal wacana menggratiskan parkir RSUD Karawang.

Alih-alih mendapatkan dukungan, GMPI justru menantang anggota Fraksi Partai NasDem tersebut untuk mendorong kebijakan efisiensi anggaran dengan cara pemotongan tunjangan anggota DPRD.

Sekretaris DPD GMPI Karawang, Angga De Raka mengatakan, GMPI Karawang menantang balik keberanian para anggota dewan, jika memang memiliki keberpihakan tulus pada masyarakat kecil.

“Dibandingkan harus menggratiskan parkir RSUD Karawang yang berimbas ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan jauh lebih heroik jika anggota DPRD Karawang mengusulkan pemotongan tunjangan atau gaji mereka sendiri,” tutur Angga De Raka, Sabtu (4/4/2026).

Berita Lainnya  Kapolda Jabar Cek Kesiapan Arus Balik di Rest Area Tol Cipali

Menurut Angga, perlu diketahui jika estimasi total penghasilan anggota DPRD Karawang, termasuk gaji pokok dengan berbagai tunjangan seperti perumahan, transportasi, dan komunikasi bisa mencapai Rp 45 juta hingga Rp 60 juta per bulan.

Jika gaji dan tunjangan yang cukup besar itu dipotong untuk subsidi kesehatan atau pembangunan infrastruktur bagi warga miskin, Angga menegaskan tentu saja dampaknya akan jauh lebih terasa.

“Hemat saya ini jauh lebih keren secara moral, dari pada sekadar menggratiskan biaya parkir tapi membebani APBD (mengurangi PAD dari retribusi parkir),” kata Angga.

Berita Lainnya  Profil 3 Calon Ketua KADIN Karawang, Berebut Restu Bupati Aep

Menurut Angga, sejauh ini tidak ada praktek komersialisasi parkir RSUD Karawang seperti biaya parkir di rumah sakit swasta, mall ataupun pusat perhotelan. Terlebih menurutnya, ada kebijakan ‘biaya parkir flat’ untuk setiap warga yang akan menunggu pasien di RSUD Karawang. Sehingga biaya parkirnya jauh lebih murah, dibanding biaya parkir di rumah sakit swasta.

“Ini anggota dewan ada-ada saja. Makanya saya sarankan lakukan investigasi lapangan dulu sebelum mengajukan usulan. Jangan sekedar ngomong ceplas-ceplos di dalam rapat atas dasar informasi satu dua orang,” sindir Angga.

Berita Lainnya  Bagikan Sayur Bayam di CFD, Abang Ijo Diserbu Warga

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Karawang, Mulyadi mengusulkan untuk menggratiskan biaya parkir RSUD Karawang. Usulan Anggota Fraksi Partai NasDem tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan LKPJ Tahun 2025, pada Rabu (1/4/2026).***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Remaja Bekasi Tewas Tenggelam di Wisata Green Canyon Karawang

KARAWANG - Suasana ceria di aliran Sungai Ciomas, kawasan wisata Green Canyon, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, mendadak berubah mencekam pada Jumat siang, 3 April...

KPK Sita 250 Juta di Rumah Ono Surono, Kuasa Hukum : itu Uang Arisan Keluarga

BANDUNG - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan terhadap dua rumah milik Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono di Kabupaten...

Razman Nasution : Ada Bohir yang Biaya Kasus Ijazah Jokowi

JAKARTA - Ketua Umum Kami Jokowi - Gibran, Razman Nasution mengaku mendapatkan informasi adanya aliran dana Rp50 miliar agar isu ijazah palsu milik Mantan...

Amsal Sitepu Takut Jaksa Banding

JAKARTA - Rasa takut rupanya sempat menyelimuti videografer Amsal Christy Sitepu, meski dirinya sudah divonis bebas oleh majelis hakim dalam kasus mark-up proyek pembuatan...

Bupati Aep Pasang Badan Lindungi Guru yang Laporkan Kecurangan MBG

KARAWANG - Bupati Karawang, H.  Aep Syaepuloh mengaku siap pasang badan bagi setiap guru yang melaporkan dugaan kecurangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, besarnya...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan