Senin, Maret 23, 2026
spot_img

Dampak Kebijakan KDM, Sekolah Swasta di Depok Hanya Terima 4 Siswa Baru

DEPOK – Diduga akibat dampak kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi yang memberlakukan kebijakan penambahan rombel 50 siswa per kelas untuk sekolah negeri, sejumlah sekolah swasta di Depok terancam gulung tikar.

Misal, Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah I Depok hanya menerima empat siswa baru untuk tahun ajaran 2025/2026. Sekolah ini berlokasi di Jalan Raya Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

“Kalau by data ada lima pendaftar, cuma yang datang sampai sekarang (ke sekolah) itu cuma empat murid,” kata perwakilan SMA Muhammadiyah I, Fikria Irsyad, kepada wartawan, Selasa (22/7/2025).

Berita Lainnya  Bupati Purwakarta Lobi Mensos Minta Sekolah Rakyat Segera Berdiri

Fikria menjelaskan, jumlah siswa baru tahun ini menurun drastis dibanding kuota yang disiapkan.

Padahal, dalam satu rombongan belajar (rombel), sekolah bisa menampung 25–29 murid. Jumlah siswa kelas XI dan XII sebelumnya juga masih berada di kisaran tersebut.

“Nah, kakak kelasnya itu mayoritas 20-an murid. Sampai sekarang di kelas XI itu ada 29, setahu saya. Kelas XII-nya sekitar 27 murid,” ujarnya.

Saat masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sekolah menerima lima berkas pendaftaran. Namun, satu siswa tidak pernah datang ke sekolah hingga hari ini. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar di kelas X hanya diikuti empat siswi.

Berita Lainnya  Pelajar dan Mahasiswa Deklarasi 'Subang Tanpa Miras'

Fikria menduga penurunan jumlah siswa ini dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penambahan kuota siswa di sekolah negeri.

“Cuma untuk (sekarang) mungkin ya perbedaannya dari regulasi penerimaan di SPMB SMA negerinya. Mungkin kan (itu jadwalnya) dimundurin lagi tuh, terus juga rombelnya jadi ditambahkan. Setahu saya udah 50 murid. Jadi tahun lalu kan cuma 40 orang,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah provinsi bisa mengevaluasi kebijakan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar tidak merugikan sekolah swasta.

Berita Lainnya  PGRI Bekasi Minta Dilibatkan dalam Setiap Kebijakan Pendidikan

“Harapan saya sih intinya ada solusi atau solutif, bahkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai SPMB tahun ini, karena imbasnya terdampak di swasta,” tutupnya.

Sumber : Kompas

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Pelaku Pembunuhan Cucu Mpok Nori Ditangkap

JAKARTA - Kasus pembunuhan tragis menimpa Dwintha Anggary, cucu dari komedian legendaris Mpok Nori. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kamar kosnya di kawasan...

Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah, MAKI Kritik Keras KPK

JAKARTA  - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengkritik keras sikap KPK yang mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah. KPK dinilai...

Gus Yaqut Menghilang di Rutan, Ternyata Jadi Tahanan Rumah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) membenarkan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) tak lagi menjalani penahanan di Rumah...

Dedi Mulyadi Mau Pangkas 20% Anggaran Pegawai Jabar

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut Lebaran menjadi momentum untuk evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam pengelolaan anggaran yang dinilai...

Roy Suryo Ogah Bela Rismon Sianipar, Setelah Minta RJ ke Jokowi

JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo mengaku tidak akan membela Rismon Sianipar yang sedang dilaporkan oleh kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan kasus ijazah palsu S2...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan