Rabu, Juli 23, 2025
spot_img

Dampak Kebijakan KDM, Sekolah Swasta di Depok Hanya Terima 4 Siswa Baru

DEPOK – Diduga akibat dampak kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi yang memberlakukan kebijakan penambahan rombel 50 siswa per kelas untuk sekolah negeri, sejumlah sekolah swasta di Depok terancam gulung tikar.

Misal, Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah I Depok hanya menerima empat siswa baru untuk tahun ajaran 2025/2026. Sekolah ini berlokasi di Jalan Raya Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

“Kalau by data ada lima pendaftar, cuma yang datang sampai sekarang (ke sekolah) itu cuma empat murid,” kata perwakilan SMA Muhammadiyah I, Fikria Irsyad, kepada wartawan, Selasa (22/7/2025).

Berita Lainnya  Selain Pemkab, Pemkot Bogor juga Tak Ikuti Aturan Dedi Mulyadi

Fikria menjelaskan, jumlah siswa baru tahun ini menurun drastis dibanding kuota yang disiapkan.

Padahal, dalam satu rombongan belajar (rombel), sekolah bisa menampung 25–29 murid. Jumlah siswa kelas XI dan XII sebelumnya juga masih berada di kisaran tersebut.

“Nah, kakak kelasnya itu mayoritas 20-an murid. Sampai sekarang di kelas XI itu ada 29, setahu saya. Kelas XII-nya sekitar 27 murid,” ujarnya.

Saat masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sekolah menerima lima berkas pendaftaran. Namun, satu siswa tidak pernah datang ke sekolah hingga hari ini. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar di kelas X hanya diikuti empat siswi.

Berita Lainnya  Kritik JPPI ke KDM : Buat Kebijakan Jangan Seperti Buat Konten

Fikria menduga penurunan jumlah siswa ini dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penambahan kuota siswa di sekolah negeri.

“Cuma untuk (sekarang) mungkin ya perbedaannya dari regulasi penerimaan di SPMB SMA negerinya. Mungkin kan (itu jadwalnya) dimundurin lagi tuh, terus juga rombelnya jadi ditambahkan. Setahu saya udah 50 murid. Jadi tahun lalu kan cuma 40 orang,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah provinsi bisa mengevaluasi kebijakan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar tidak merugikan sekolah swasta.

Berita Lainnya  2 Siswi Cantik ini akan Berjuang Harumkan Nama Karawang di FLS3N Jabar

“Harapan saya sih intinya ada solusi atau solutif, bahkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai SPMB tahun ini, karena imbasnya terdampak di swasta,” tutupnya.

Sumber : Kompas

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kuasa Hukum Mahasiswi NA Minta Asistensi Komisi III DPR RI

JAKARTA - Setelah menyurati Komnas Perempuan, Gary Gagarin & Patners - Kuasa hukum NA (19) mahasiswi terduga korban kasus pelecehan seksual di Kabupaten Karawang...

Dea Eka Serap Aspirasi Warga Gintungkerta – Klari

KARAWANG - Dea Eka Rizaldi SH, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, melaksanakan kegiatan reses di Desa...

Peringati HAN 2025, Pemkot Bandung Bagikan 52 Ribu Kartu Identitas Anak

BANDUNG -  Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2025, Pemerintah Kota Bandung menggelar serangkaian kegiatan kolaboratif yang melibatkan berbagai perangkat daerah. Puncak peringatan...

Polres Karawang Lakukan Ground Breaking Pembangunan SPPG

KARAWANG - Demi menyukseskan program strategis nasional, Polres Karawang melaksanakan ground breaking pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di Dusun Ranggon, Desa Sarijaya, Kecamatan...

400 Ribu Orang ‘Ngosrek Bareng’, Purwakarta Pecahkan Rekor MURI

PURWAKARTA – Kabupaten Purwakarta sukses mencatatkan sejarah dengan meraih Rekor MURI untuk kerja bakti bersih jalan dengan jumlah peserta terbanyak, yaitu lebih dari 400 ribu...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI