JAKARTA – Upaya pemerintah memberi gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menuai penolakan, termasuk di kalangan aktivis reformasi.
Adian Napitupulu, tokoh yang ikut memperjuangkan tumbangnya Soeharto pada 1998, menilai tidak ada keteladanan yang bisa diambil dari Orde Baru.
Baginya, tindakan dan kebijakan Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun dengan cara otoriter tidak layak diberikan gelar pahlawan oleh negara.
“Gelar itu kan karena ada hal-hal yang memang menjadi keteladanan, kemudian ada banyak alat ukur ya segala macam. Nah, Soeharto apa ya?” ujar Adian saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (5/11/2025).
Bagaimana dengan pembangunan era Soeharto?
Ketika pembangunan disebut sebagai alasan pemberian gelar, Adian menolak klaim tersebut.
“Kalau gua pikir, siapapun bisa melakukan itu. Tapi kalau misalnya kemudian kita bilang apakah itu luar biasa, gua tidak lihat,” ujarnya.
Ia mencontohkan pelanggaran kebebasan pers dan hak petani. Banyak media dibredel, dan Soeharto tidak bisa dikatakan sebagai presiden yang demokratis.
Organisasi jurnalis, buruh, dan pemuda dibatasi pada satu wadah tertentu, sementara sistem partai politik hanya dibatasi dua partai ditambah Golongan Karya.
“Artinya, kebebasan berorganisasi sebagai syarat demokrasi juga tidak tumbuh tuh di masa Soeharto,” kata Adian.
Ia juga menekankan catatan pelanggaran HAM yang luas selama rezim Soeharto, mulai dari peristiwa 1965, Petrus, Tanjung Priok, Talangsari, dan lain-lain.
Pelarangan jilbab dan pembatasan kebebasan lain pun menurutnya menjadi bukti bahwa tidak ada dasar kuat untuk menyematkan gelar pahlawan.
Legitimasi dan dampak lingkungan
Adian mengingatkan dampak kebijakan Soeharto terhadap lingkungan. Lahan pertanian di Bogor, Jawa Barat, dan Jawa Tengah diambil tanpa ganti rugi memadai.
“Sampai tahun ’95 atau tiga tahun sebelum jatuhnya Soeharto, ada sekitar 57 juta hektar hutan yang dijadikan HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Kalau kita asumsikan setiap hektar ada 200 pohon besar yang ditebang, maka paling tidak ada sekitar 11 miliar pohon lebih yang ditebang. Itu atas nama negara yang diberikan kewenangannya oleh Soeharto sebagai kepala negara,” jelasnya.
Menurut Adian, hal ini berdampak langsung pada kualitas udara dan iklim yang dirasakan masyarakat hingga kini.
Ia menekankan pentingnya kesadaran sejarah bagi generasi muda.
“Pohonnya ditebang tahun ’95, dampaknya terhadap kualitas udara kita sampai sekarang dong. Bahwa mereka tidak tahu terjadi penebangan pohon itu benar, tapi bahwa dampaknya mereka rasakan,” katanya.
Kritik terhadap ekonomi dan bisnis keluarga
Adian juga menyoroti pembangunan ekonomi pada era Soeharto dan pengelolaan bisnis keluarga Cendana.
Menurutnya, pengusaha yang muncul pada masa itu lebih banyak mengandalkan proteksi dan fasilitas negara, bukan dibangun sebagai pengusaha sejati.
Ia menyebut luas lahan milik keluarga Cendana mencapai 3,6 juta hektar, lebih besar dari Provinsi Jawa Tengah yang hanya 3,2 juta hektar.
Dari berbagai catatan tersebut, Adian menilai Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional.
“Kalau menurut gua yang paling penting itu, ya jangan berikan gelar pahlawanlah pada Soeharto. Masih banyak tokoh-tokoh bangsa ini yang berkorban dalam seluruh keterbatasannya tanpa merusak lingkungan, tanpa banyak hal yang lain yang memang tidak berdampak baik buat apa, buat bangsa dan negara, yang lebih patutlah jadi gelar, mendapatkan gelar pahlawan,” ujarnya.
Adian menekankan, fokus negara seharusnya pada penyelesaian program kerakyatan dan masalah keuangan negara, bukan pengurusan gelar pahlawan untuk Soeharto.
Ia mendorong pemerintahan Prabowo Subianto lebih fokus pada program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.
“Sudahlah, Soeharto itu ya sudahlah. Enggak usah diberikan gelar pahlawan, dan sebagainya, dan sebagainya. Lebih baik negara ini tidak usah dibikin gaduh lagi dengan gelar pahlawan buat Soeharto,” katanya.
Pemerintah sebut Soeharto penuhi syarat
Di sisi lain, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menyatakan Soeharto memenuhi syarat mendapat gelar pahlawan nasional.
Hal itu disampaikan usai Fadli melaporkan 49 nama calon pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
“Tentu dari kami, dari tim GTK ini, telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat ya, sidang terkait hal ini. Jadi telah diseleksi tentu berdasarkan, kalau semuanya memenuhi syarat ya, jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat,” kata Fadli.
Ia menegaskan, Soeharto telah melalui seluruh tahapan penilaian, mulai dari usulan masyarakat di tingkat kabupaten/kota hingga pemerintah provinsi.
“Dari TP2GP yang di dalamnya juga, di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya, kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah,” ujarnya.
Menurut Fadli, nama Soeharto bahkan telah diusulkan sebanyak tiga kali.
“Nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat,” tutur dia.
Fadli kemudian memerinci jasa Soeharto yang dinilai layak mendapat penghargaan negara, di antaranya kepemimpinan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.
“Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia, masih ada. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi,” tandasnya.
Selain itu, lanjut Fadli, Soeharto juga memiliki peran penting dalam operasi pembebasan Irian Barat dan berbagai operasi militer lainnya.
“Pembebasan Irian Barat dan lain-lain. Jadi ada, ada rinciannya. Nanti rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan,” jelasnya.
Wacana yang terus diperdebatkan
Sebelumnya, pemerintah diketahui tengah menggodok 40 nama calon pahlawan nasional.
Beberapa di antaranya adalah Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah.
Namun, wacana pemberian gelar kepada Soeharto menuai penolakan dari berbagai pihak.
Sebanyak 500 aktivis dan akademisi menyatakan menolak rencana tersebut.
Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P Bonnie Triyana juga menyampaikan keberatannya.
Di sisi lain, dukungan datang dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Ia menilai jasa Soeharto sangat besar bagi bangsa dan negara.
“Kami juga tadi melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya bilang, Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional,” kata Bahlil usai menemui Prabowo di Istana Kepresidenan, Senin (3/11/2025).
Menurut Bahlil, Soeharto adalah tokoh penting di balik kebangkitan ekonomi Indonesia dan dikenal sebagai “Macan Asia” pada masa Orde Baru.
“Soeharto juga merupakan pendiri Partai Golkar dan sudah menjabat sebagai Presiden RI selama lebih dari 30 tahun,” ucapnya.***
Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/11/06/14423331/adian-napitupulu-jangan-beri-gelar-pahlawan-pada-soeharto?page=all.
