Selasa, September 22, 2026
Google search engine

Gaji Semua Anggota Dewan PKS Kota Bekasi Dipotong untuk Bantu Korban Bencana

KOTA BEKASI — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bekasi melakukan pemotongan gaji pimpinan dan seluruh anggotanya sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana di wilayah Sumatera.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden PKS Almuzzammil Yusuf yang telah menginstruksikan 1.959 anggota legislatif dan kepala daerah PKS di seluruh Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan melalui pemotongan gaji.

Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Fendaby Surya Putra, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut telah dijalankan oleh Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, termasuk dirinya yang juga mengalami pemotongan gaji dan tunjangan sebagai anggota dewan.

Berita Lainnya  DPRD Karawang Setujui Perubahan KUA - PPAS 2026 dan Bahas Raperda APBD 2027

Ia menegaskan, keputusan ini bukan semata-mata bentuk kepatuhan terhadap arahan partai, tetapi juga merupakan ekspresi nyata kepedulian dan solidaritas kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah.

“Ini bukan sekadar pemotongan gaji, ini adalah wujud kepedulian. Ketika saudara-saudara kita sedang diuji dengan bencana yang dahsyat, maka kita wajib hadir, baik dengan tenaga, pikiran, maupun harta,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

Menurut Fendaby, bencana yang terjadi di wilayah Sumatera merupakan bencana nasional yang dampaknya dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena itu, keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk para wakil rakyat, menjadi sangat penting dalam upaya pemulihan.

Berita Lainnya  Ketua DPRD Kota Malang Sepakat Hentikan dan Evaluasi Total Program MBG

Ia menambahkan, bantuan hasil pemotongan gaji anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi nantinya akan disalurkan melalui mekanisme resmi PKS agar proses penyaluran dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik.

Selain dukungan dalam bentuk finansial, Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi juga menyatakan kesiapan untuk mengerahkan relawan, bantuan logistik, layanan kesehatan darurat, serta pendampingan psikososial bagi warga yang terdampak bencana.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah, turut membenarkan bahwa seluruh anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi telah mengikuti kebijakan tersebut.

Berita Lainnya  Ketua Komisi I DPRD Jabar Evaluasi Persiapan Pilkades Digital di Karawang

“Sebanyak 11 anggota dewan Fraksi PKS, termasuk saya, telah dilakukan pemotongan gaji sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap korban bencana di Sumatera,” tegasnya.***

Sumber : BeritaBekasi.co.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Dedi Mulyadi Disandingkan dengan Gibran untuk Pilpres 2029?

Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mulai ramai dikaitkan dengan Pemilihan Presiden 2029. Wacana tersebut salah satunya...

Satir Tajam Ketika Guru Disuruh Mencium Bau MBG : “Guru Berubah Fungsi Jadi Anjing Pelacak”

Guru bernama Desy Idayanti viral setelah melontarkan satir tajam yang menyebut guru kini seperti anjing pelacak, karena harus mencium dan memeriksa makanan program Makan...

KPK Lakukan OTT Bupati Boltara, 13 Orang Lainnya juga Diamankan

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sirajudin Lasena. KPK menangkap Sirajudin di Jakarta. "Untuk Bupati diamankan di Jakarta," terang...

Cekcok Masalah Biaya Obat Anak, Wanita ini Tusuk Mantan Suaminya hingga Tewas

Seorang ASN berinisial AN (32) tewas ditusuk oleh mantan istrinya berinisial DK (28) atau DLA, di lingkungan Kantor Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI),...

Ratusan Gelondongan Kayu Berlabel Kemenhut Terdampar di Pesisir Pantai Sumenep

Ratusan gelondongan kayu berukuran besar berlabel Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terdampar di pesisir Pantai Desa Bicabbi dan Desa Dungkek, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur,...

Hukum

KPK Lakukan OTT Bupati Boltara, 13 Orang Lainnya juga Diamankan

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sirajudin Lasena. KPK menangkap Sirajudin di Jakarta. "Untuk Bupati diamankan di Jakarta," terang...

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan