Rabu, Oktober 22, 2025
spot_img

Hari ke-2 Demo di PT. MIM, Massa Aksi Dijanjikan Mediasi Hari ini

HARI ke-2 aksi demonstrasi di PT. Multi Indo Mandiri (MIM), Desa Sumur Kondang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Selasa (21/10/2025), ribuan massa kembali berkumpul di depan gerbang perusahaan.

Massa aksi yang terdiri dari Forum Masyarakat Sumurkondang Bersatu (FMSB) yang dikawal advokasi LSM Laskar NKRI dan Barak Indonesia ini kembali melanjutkan aksinya, karena pihak manajemen perusahaan belum menerima aspirasi mereka.

Terpantau, aksi demonstrasi kembali sempat mengundang ketegangan, karena massa aksi menganggap manajemen perusahaan hanya sekedar ‘PHP’ untuk mediasi menemui perwakilan dari mereka.

Berita Lainnya  Masjid Kok Dipolitisir, Dewan Penasehat Masjid Agung Sesalkan Pernyataan Kasi Kemenag yang Membuat Gaduh Jama'ah

Masih dikawal ketat aparat kepolisian, aksi demonstrasi masih berlangsung kondusif. Karena emosi massa aksi masih bisa diredam oleh para tokoh pendemo.

“Kondusif… kondusif!. Jangan sampai anarkis. Jangan sampai inti dari tujuan demo kita dirusak oleh anarkisme. Kita akan tetap konsisten mengawal pergerakan ini,” teriak Sekretaris Jendral DPP Laskar NKRI, Drs. H. Nana Taruna S, MM, saat mencoba menenangkan massa aksi.

Manajemen Perusahaan Janjikan Mediasi Besok

Berita Lainnya  Bertambah Terus, Utang Whoosh Ancam Kedaulatan Bangsa

Sementara, Ketua Umum LSM Barak Indonesia, H. D. Sutejo MS, S.H., menyampaikan bahwa manajemen perusahaan menjanjikan untuk mediasi Rabu besok.

Akan tetapi, sambung Sutejo, jika besok tidak ada solusi, maka aksi demonstrasi akan terus berlanjut, hingga menemukan solusi yang berpihak pada masyarakat Sumurkondang.

“Besok kita akan mendampingi masyarakat Sumurkondang untuk menghadap manajemen PT. MIM,” katanya.

Senada disampaikan Wakil FMSB, Ridwan Anwar. Ia mengaku agak sedikit lega dengan rencana mediasi rabu besok.

Berita Lainnya  RDTR Tak Kunjung Disahkan, Tata Ruang Karawang 'Semrawut'

“Sedikit ada win-win solution. Kita juga merasa senang walaupun jawaban yang sesungguhnya belum terealisasi dari pihak perusahaan, tapi kita bersyukur manajemen mau menerima kita dengan baik,” tandasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Prabowo Naikan Gaji Hakim sampai 280%, Supaya Tidak Bisa ‘Dibeli’

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar hakim menjadi sosok yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Oleh karena itu, ia mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan...

Jawa Barat Jadi Jalur Strategis Distribusi Rokok Ilegal, Cirebon dan Purwakarta Paling Banyak Peredarrannya

JAKARTA - Bea Cukai Jawa Barat mengingatkan ancaman hukuman terkait peredaran rokok ilegal. Bukan cuma produsen dan penjual, pemakai rokok ilegal pun terancam pidana. "Sesuai...

Cek Duit Mengendap Rp 4,17 Triliun, Dedi Mulyadi Sambangi BI dan Kemendagri

JAKARTA  - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi akan menyambangi Bank Indonesia (BI) seusai menyampaikan paparan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari ini. Dedi mengaku...

Judicial Review SK Bupati Soal 620% Kenaikan Pajak ke MA ‘Salah Kamar’

KARAWANG – Pusat Studi Konstitusi dan Kebijakan (PUSTAKA) menilai langkah hukum judicial review atau menggugat Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang Nomor : 973/Kep.502-Huk/2021 tentang...

KBC Pelototi Efisiensi Anggaran Pemkab Karawang, Awas Jadi SiLPA!

KARAWANG - Karawang Budgeting Control (KBC) menyoroti langkah Pemkab Karawang yang melakukan pemangkasan berbagai kegiatan dengan alasan efisiensi anggaran menjelang akhir tahun 2025. Padahal,...

Peristiwa

Puluhan Siswa Purwakarta Keracunan Usai Santap Nasi Kotak di Acara Parade Drumband

PURWAKARTA - Suasana Puskesmas Maniis, Kabupaten Purwakarta, tampak penuh sesak pada Senin (20/10/2025) sore. ‎ ‎Pantauan Tribunjabar.id di lokasi, puluhan pelajar laki-laki dan perempuan terbaring di...

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI