Jumat, Juli 25, 2025
spot_img

Muhammadiyah Kritik Kebijakan KDM, Minta Pendidikan Militer Dikaji Ulang

Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengkritik program pengiriman pelajar nakal ke barak militer oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi. Haedar meminta program ini dikaji ulang.

Menurut Haedar, program pendidikan barak tidak bersifat artifisial. Menurutnya, jika program ini dibuat untuk mendisiplinkan pelajar bandel, harusnya menggunakan aspek fisik.

“Semestinya dikaji ulang lah. Disiplin itu kan tidak berarti fisik, tapi mentalitas, tapi yang namanya pendidikan itu termasuk perubahan kurikulum, pola yang kita kembangkan itu hasil kajian yang disebut dengan kajian akademik, dan kita harus membiasakan itu,” kata Haedar saat ditemui di Kasihan, Bantul, dilansir detikJogja, Minggu (25/5/2025).

Berita Lainnya  FKKSMKS Cianjur Tolak Keputusan Dedi Mulyadi yang Rugikan Sekolah Swasta

Haedar menuturkan program ini harus dikaji ulang mengacu pada undang-undang dan naskah akademik yang berlaku. Termasuk harus melibatkan stakeholder di bidang akademik.

“Bahkan, segala rancangan undang-undang mestinya didasarkan pada naskah akademik. Naskah akademik itu melibatkan berbagai stakeholder untuk mengkritisi dan memberi masukan secara akademik. Supaya hasil yang terbaik biar pun tidak sempurna,” lanjutnya.

Maka dari itu, Haedar menyarankan Dedi Mulyadi untuk berkomunikasi dengan Kemendikdasmen untuk mengkaji ulang program ini. Tujuannya agar program yang dibuat sesuai dengan koridor sistem pendidikan.

Berita Lainnya  Dedi Mulyadi Tolak Wacana Pemekaran Jawa Barat Jadi 5 Provinsi

Sumber : Detik

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Soroti Polemik di PT. FCC Indonesia, KBC : Ini Bukti Lemahnya Pengawasan Disnaker

KARAWANG - Karawang Budgeting Control (KBC) menyoroti kasus rekrutmen tenaga kerja di PT. FCC Indonesia yang menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) di luar Kabupaten...

Bupati Aep Tegaskan Rekrutmen Tenaga Kerja Harus Prioritaskan Warga Lokal

KARAWANG - Terkait polemik rekrutmen tenaga kerja di PT. FCC Indonesia yang lebih mempekerjakan tenaga kerja di luar Karawang, Bupati H. Aep Syaepuloh angkat...

Setelah Dipolisikan, Manager HRD PT. FCC Indonesia Minta Maaf

KARAWANG - Atas pernyataanya yang dinilai merendahkan martabat orang Karawang, Manager HRD/GA PT. FCC Indonesia bernama Oktav Ardiansyah dipolisikan LBH Bumi Proklamasi, Kamis (24/7/2025). Pernyataan...

Arti Simbol ‘Angka 80’ di Logo Peringatan HUT Kemerdekaan RI

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan tema dan logo peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Istana Negara,...

Reses di Anggadita, Dea Eka Dorong Pengembangan UMKM Lewat Koperasi Desa Merah Putih

KARAWANG - Reses III Tahun Sidang 2025 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dea Eka Rizaldi SH berlangsung di Aula Kantor Desa Anggadita Kecamatan Klari. Di...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI