Keriuhan terjadi saat rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan Pemprov Jabar. Yaitu dimana seluruh anggota Fraksi PDI-P melakukan aksi walk out, Jumat (16/5/2025).
Fraksi PDI-P mendesak Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) melakukan klarifikasi atas pernyataanya di Musrenbang Cirebon yang dinilai merendahkan marwah DPRD Jabar.
Kepada pimpinan DPRD Jabar, Anggota Fraksi PDI-P, Doni Maradona Hutabarat menegaskan, sebelum masing-masing fraksi menyampaikan pandangan terkait Raperda usulan Pemprov, menurutnya ada yang perlu dibahas dari pernyataan KDM di acara sakral Musrenbang Cirebon 7 Mei lalu.
Yaitu dimana pernyataan KDM tersebut dinilai mendiskreditkan lembaha DPRD Jawa Barat. “Mungkin mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD provinsi,” katanya.
“Saya menyimpulkan gubernur sepertinya tidak membutuhkan pendapat temen-temen anggota DPRD,” timpal Doni.
Padahal ditegaskan Doni, setiap pembahasan Raperda, pemprov membutuhkan DPRD untuk membahasnya. Karena gubernur tidak bisa berjalan sendiri dalam membuat Perda.
Doni kembali menegaskan, sebelum pandangan fraksi masing-masing dilakukan, fraksi PDI-P meminta KDM klarifikasi atas pernyataanya.
“Karena apa, ini negara yang berjalan dengan trias politika (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Sehingga ia tidak bisa berjalan sendiri,”
“Saya minta tidak perlu ada penyampaian pandangan fraksi sebelum ada pernyataan klarifikasi dari gubernur,”
“Karena antar lembaha harus sama-sama memiliki etika, harus saling menghargai. Kita bukan superman yang bisa berjalan sendiri,” kata Doni.
Oleh karenanya, Fraksi PDI-P meminta KDM klarifikasi atas pernyataanya sebelum masing-masing fraksi menyampaikan pandangan tentang Raperda yang akan dibahas.
Karena sejak 7 mei atau 9 hari lalu, DPRD tidak pernah ada yang bersuara atas pernyataan itu. Fraksi PDI-P minta klarifikasi dulu. “Kalau memang tidak membutuhkan DPRD, ya tidak perlu dibahas (Rapeda) di DPRD,” tegas Doni.
Anggota Fraksi PDI-P lainnnya Memo Hermawan menambahkan, seharusnya eksekutif dan legislatif bisa saling mengisi, saling memperkuat. Tetapi beberapa bulan ini ada suara-suara (dari KDM) kurang mengenakan.
“Saya minta tidak saling merendahkan. Saya meminta perbaiki marwah DPRD ini pimpinan. Supaya tercipta hubungan harmonis antara gubernur atau wakil gubernur dengan DPRD,” katanya.
“Saya meminta seluruh anggota fraksi PDI-P hari ini tidak ikut rapat atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono. Sebelum hubungan eksekutif dan legislatif baik, terima kasih pimpinan,”
“Silahkan berdiri Fraksi PDI-P, saya meminta tidak ikut atau walk out rapat paripurna,” tandasnya, seraya diiringi aksi walk out para anggota Fraksi PDI-P dari ruang rapat.***
